Liputan6.com, Jakarta - Chairman dan CEO Goldman Sachs David Solomon menyampaikan dukungan terhadap Clarity Act atau undang-undang Clarity. Dukungan David Solomon itu menempatkan salah satu lembaga keuangan terbesar di wall street ini berbeda dengan sebagian besar industri. Hal ini semakin mendekatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) struktur pasar kripto ke tahap pemungutan suara di Senat.
“Saya sangat mendukung pengesahan the Clarity Act, sehingga kita dapat membangun struktur pasar dan mulai mendorong proses inovasi,” kata Solomon, dalam sebuah wawancara dengan Politico, dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (26/7/2026).
Advertisement
The Clarity Act, jika disahkan dan ditandatangani menjadi undang-undang, secara resmi melegalkan sebagian besar aktivitas kripto di Amerika Serikat. Selain itu, mengklasifikasikan sebagian besar kripto sebagai bukan sekuritas dan di luar yurisdiksi Securities and Exchange Commission (SEC).
RUU ini juga memuat ketentuan yang akan melindungi pengembang perangkat lunak terdesentralisasi dan membahas praktik pemberian reward atas saldo stablecoin.
Kepada Politico, Solomon menuturkan, undang-undang ini jauh dari sempurna. Ia mengatakan, seperti semua undang-undang, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini tidak sempurna, dan masih banyak yang perlu diperdebatkan.
Nilai utama, menurut dia, terletak pada penciptaan lapangan bermain yang setara untuk meningkatkan stabilitas pasar dan memungkinkan pasar ini berkembang dengan tepat.
Solomon juga menyatakan kerangka kerja tersebut dapat menarik lebih banyak pemain institusional ke pasar kripto, sebuah prioritas yang dinyatakan oleh Goldman.
Sikap tersebut membedakannya dari sektor perbankan yang lebih luas, yang telah berbulan-bulan memperjuangkan satu ketentuan tertentu: bahasa yang mengatur imbal hasil pada stablecoin.
Imbal Hasil Stablecoin
Stablecoin adalah token berbasis blockchain yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil dan biasanya dipatok satu banding satu dengan dolar AS. Para pedagang menggunakannya untuk masuk dan keluar posisi tanpa perlu mengakses dolar AS secara langsung, sementara pelaku pasar menggunakannya untuk melakukan pembayaran atau mengirimkan remitansi ke luar negeri.
Perusahaan kripto seperti Coinbase telah bertahun-tahun menawarkan imbalan pada saldo stablecoin tertentu, seperti USDC yang diterbitkan oleh Circle. Imbalan tersebut dapat berkisar antara 3-5% APY, yang jauh lebih besar daripada yang biasanya ditawarkan bank pada rekening tabungan tradisional.
Praktik ini, yang sekarang umumnya disebut sebagai imbal hasil stablecoin, pada dasarnya telah dikodifikasi menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang GENIUS tahun lalu.
Bank-bank dan para pelobi di Washington telah berjuang untuk mengubahnya sejak saat itu, memanfaatkan Undang-Undang Clarity sebagai kesempatan mereka untuk menutup apa yang mereka anggap sebagai celah dalam hukum.
Dukungan Sangat Penting
CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, telah menjadi kritikus paling vokal terhadap imbal hasil stablecoin, dengan berargumen dalam penampilan di Fox Business pada Mei membiarkan perusahaan kripto membayar imbalan atas token yang dipatok ke dolar tanpa pengawasan setara bank akan memberi mereka keuntungan yang tidak adil. "Bank-bank tidak akan menerimanya seperti itu," ujar dia.
Keberatan industri sangat mendalam. Pada Mei, koalisi kelompok perdagangan perbankan terkemuka di negara itu memperingatkan para senator kompromi yang diusulkan tentang imbal hasil stablecoin mengandung celah yang akan memungkinkan "penghindaran" batasan yang dimaksudkan, memperingatkan bahwa imbalan tersebut dapat menarik simpanan dari pemberi pinjaman tradisional.
CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah bank-bank melobi untuk melumpuhkan imbalan stablecoin justru karena hal itu mengancam model bisnis berbasis simpanan.
Dukungan Solomon terhadap Undang-Undang Clarity terjadi pada momen penting. Senator-senator Partai Republik pekan ini mengedarkan teks rancangan undang-undang yang telah diperbarui yang mempertahankan kerangka pasar inti sambil menambahkan ketentuan etika baru yang membatasi para pejabat, bahasa yang telah dikecam oleh Partai Demokrat sebagai tidak cukup untuk mengatasi urusan kripto Presiden Donald Trump.
Dengan perselisihan yang belum terselesaikan mengenai stablecoin dan etika yang masih berlangsung, jalan RUU tersebut melalui Senat tetap tidak pasti menjelang pemungutan suara yang diharapkan para anggota parlemen dapat dilakukan sebelum reses Agustus.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.