Liputan6.com, Jakarta - Komando Operasi (Koops) TNI Habema membantah narasi yang menyebut personelnya terlibat pengambilan komputer di Kantor Bupati Intan Jaya, Papua. Bantahan disampaikan setelah TNI melakukan penelusuran terhadap video yang beredar di media sosial.
"Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, kami menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta," kata Kepala Penerangan Koops Letkol (Inf.) Wirya Arthadiguna, Sabtu (25/7/2026).
Advertisement
Wirya menjelaskan, video yang ramai beredar di media sosial merupakan dokumentasi kegiatan pemeriksaan keamanan di Kantor Bupati Intan Jaya pada 2021 oleh Satgas Yonif 501/BY. Video tersebut sempat diunggah sejumlah akun media sosial, salah satunya akun Instagram @kata_rakyat.
Menurut dia, saat itu personel satgas melakukan pemeriksaan setelah menerima laporan dari salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait kondisi keamanan kantor bupati.
Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah personel TNI mendobrak pintu ruangan di kantor bupati. Namun, Wirya menegaskan tindakan tersebut bukan untuk mengambil komputer seperti narasi yang berkembang.
"Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini berkembang," jelas Wirya.
Tak Berkaitan dengan Kasus Baru
Dia mengatakan, persoalan terkait peristiwa 2021 tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah oleh pejabat berwenang saat itu, yakni Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni. Penyelesaian juga mencakup penanganan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.
Sementara itu, Wirya menyebut Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melaporkan adanya dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan Kantor Bupati Intan Jaya pada Jumat (24/7/2026). Namun, kejadian tersebut merupakan peristiwa berbeda dan saat ini masih dalam penyelidikan Polres Intan Jaya.
"Dengan demikian, mengaitkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan," ujar Wirya, dikutip dari Antara.
Dia pun mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.