Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama puluhan tahun, yakni melarang warga negara Israel memasuki Malaysia. Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat (AS) meminta Washington meninjau kembali hubungannya dengan Malaysia.
The Star melaporkan, delapan anggota parlemen AS—Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss—meminta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelaskan langkah yang mungkin diambil Washington. Permintaan itu muncul setelah Anwar menyatakan warga negara Israel pemegang kewarganegaraan ganda yang diketahui tinggal di Malaysia akan dideportasi.
Advertisement
Anwar menegaskan Malaysia tidak melanggar hukum internasional dengan mempertahankan kebijakan tersebut. Menurut dia, larangan itu telah diberlakukan selama puluhan tahun.
"Saya ingin menanggapi sejumlah anggota parlemen AS yang dengan tegas menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak negara lain. Pernyataan itu sama sekali tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, Malaysia telah menerapkan kebijakan ini selama puluhan tahun. Kami menolak keberadaan warga negara Israel di sini—bukan orang Yahudi, melainkan warga negara Israel—karena mereka menjadi bagian dari dan turut terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, penindasan yang terus berlangsung, serta penjajahan terhadap Palestina dan Gaza," kata Anwar dalam pernyataannya, Rabu (22/7).
Anwar menilai para anggota parlemen AS tersebut tampaknya tidak mengetahui bahwa sejumlah negara juga membatasi masuknya warga Israel ke wilayah mereka.
"Ternyata mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan. Banyak negara melarang warga Israel memasuki wilayahnya, sedangkan Malaysia telah memberlakukan larangan itu selama puluhan tahun," ujarnya.
Anwar menegaskan Malaysia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang berhak menentukan kebijakannya sendiri. Sikap tersebut, kata dia, didasarkan pada penolakan Malaysia terhadap tindakan Israel di Palestina.
"Pertama-tama, mereka harus memahami bahwa Malaysia adalah negara merdeka dan berdaulat. Kami menentang Israel karena kezaliman, penjajahan, dan pembunuhan yang mereka lakukan setiap hari," tuturnya.
Pada Selasa (21/7), delapan anggota parlemen AS itu mengirim surat bersama kepada Rubio. Mereka meminta penjelasan mengenai langkah yang akan diambil Washington menyusul pernyataan Anwar tersebut.
Dalam surat itu, mereka menyinggung bantuan keamanan yang diterima Malaysia dari AS, termasuk melalui program International Military Education and Training (IMET), yang memberikan pelatihan profesional kepada personel militer Malaysia.
Kebijakan terhadap Israel dan Hubungan Malaysia-AS
Sebelumnya, pada 15 Juli, Anwar menyatakan Malaysia akan mendeportasi warga negara Israel pemegang kewarganegaraan ganda yang diketahui tinggal di negara tersebut.
Pernyataan itu muncul setelah Pemerintah Negara Bagian Johor meminta pihak berwenang menyelidiki Network School, sebuah komunitas teknologi di Forest City, menyusul klaim bahwa sejumlah warga negara Israel berkewarganegaraan ganda tinggal di sana.
Anwar pun menanggapi kritik terhadap hubungan Malaysia dengan Hamas. Ia menegaskan tidak ada yang aneh dengan hal itu dan dirinya bahkan telah menyampaikan langsung kepada Presiden AS Donald Trump mengenai hubungannya serta pertemuannya dengan pemimpin Hamas. Menurut Anwar, komunikasi dengan pemimpin Hamas tersebut semata-mata dilakukan untuk menyampaikan simpati kemanusiaan kepada keluarga yang terdampak pengeboman serta mendorong penyelesaian konflik yang damai.
Ia menegaskan sikap Malaysia terhadap Israel dan Hamas tidak seharusnya mengganggu hubungan dengan AS. Malaysia, kata dia, tetap terbuka terhadap warga negara, perusahaan, dan investasi asal AS.
"Kami tetap menjaga hubungan baik dengan AS, sebagaimana dengan negara-negara lain. Namun, tidak mungkin kami menjadi begitu takut hingga tidak berani mengecam pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah, termasuk mereka yang berada di Palestina dan Gaza," imbuhnya.