Selain AS, Ada Tambahan Negara Lain Dapat Kelonggaran Devisa Hasil Ekspor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap akan ada tambahan kelonggaran dalam penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Dia mengamini akan ada negara selain Amerika Serikat (AS) yang berpeluang dikecualikan dari kewajiban penyimpanan DHE.

Hal tersebut diungkap Purbaya usai mengikuti rapat koordinasi mengenai DHE yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Perusahaan dari negara mitra dagang seperti AS bakal mendapat kelonggaran kewajiban penempatan DHE SDA di bank BUMN.

Namun, Purbaya belum mau mengungkap negara mana saja yang mendapat fasilitas itu. "Nanti nambah, nanti Pak Menko yang mengumumkan. Nanti Pak Menko saja deh," ujar Purbaya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Dia menerangkan, dalam rakor tersebut dibahas mengenai beberapa hal. Termasuk soal negara-negara yang bisa dikecualikan tadi. Selain itu, bank penyimpan DHE SDA juga turut menjadi bahasan.

"DHE itu kan udah lama tuh aturannya. Kita rapat tuh memastikan negara mana aja yang dikecualikan, terus bank mana aja yang bisa nampung DHE, terus company-nya yang mana aja nanti dicari, teknisnya seperti apa," tuturnya.

Dia mengatakan, penentuan tersebut bukan merupakan keputusan permanen, pasalnya pelaksnaannya di lapangan akan ditinjau secara periodik. "Ada, tapi nanti setiap tiga bulan kan di-review. Jadi enggak ada masalah kalau ada kekurangan juga," ucap dia.

Perusahaan AS Dapat Kelonggaran

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan ada negara yang mendapat kelonggaran aturan penempatan devisa hasil ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di bank BUMN. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang mendapat kelonggaran tersebut.

Airlangga memastikan ada pengecualian bagi eksportir dari negara mitra yang memiliki perjanjian dagang atau bilateral khusus. Meski belum merinci negara mana saja, namun AS disebut menjadi salah satunya.

"Iya ada pengecualian untuk negara mitra, nanti kita monitor salah satu, misalnya Amerika Serikat," ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.