Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan ketersediaan beras akibat musim kemarau yang lebih kering atau fenomena El Nino. Pasalnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini menembus angka 5,2 juta ton.
Amran menegaskan bahwa jumlah tersebut jauh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Sederet langkah strategis pun telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi ancaman kemarau panjang tahun ini.
Advertisement
"Jadi kita tidak perlu khawatir, karena kapasitas yang diperlukan selama musim kemarau biasanya sekitar 3 juta ton. Sedangkan stok kita sekarang masih ada 5,2 juta ton, masih ada kelebihan lebih dari 2 juta ton," kata Amran dalam keterangan resminya, Kamis (23/7/2026).
Amran menerangkan, tahun ini bukan kali pertama sektor pertanian Indonesia berhadapan dengan ancaman kekeringan akibat El Nino. Pada 2023 lalu, Indonesia berhasil melewati fenomena cuaca serupa meskipun dengan stok beras yang jauh lebih terbatas.
"Dulu pada saat terjadi El Nino, stok beras nasional kita hanya sekitar 1,5 juta ton. Sekarang Cadangan Beras Pemerintah ada sekitar 5,2 juta ton," tegasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak El Nino pada 2023 terjadi pada periode Oktober hingga Desember. Stok CBP per September 2023 tercatat di angka 1,52 juta ton.
Sementara itu, stok CBP yang dikuasai Perum Bulog per 22 Juli 2026 sudah mencapai 5,24 juta ton. Artinya, terdapat lonjakan cadangan beras hingga 244,74 persen jika dibandingkan dengan kondisi sebelum puncak El Nino 2023.
"Semua ini adalah benteng pertahanan kita untuk mengantisipasi kekeringan. Kita sudah berpengalaman menghadapi El Nino pada 2015, 2023, dan 2024. Dengan pengalaman tersebut, dulu saja kita bisa melakukan penyesuaian saat El Nino dan alhamdulillah kita berhasil lolos," ujar Amran.
Penyaluran Beras SPHP dan Bantuan Pangan
Pemerintah juga merancang sejumlah program intervensi untuk menyalurkan stok beras tersebut langsung ke masyarakat. Di antaranya, sebanyak 507,75 ribu ton beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah berhasil disalurkan.
Jumlah penyaluran SPHP tersebut setara dengan 61,32 persen dari total target 828 ribu ton untuk alokasi periode Maret hingga Desember 2026.
Selain itu, alokasi bantuan pangan beras sebanyak 997,2 ribu ton siap disalurkan melalui Perum Bulog secara serentak mulai Agustus 2026. Target penerima bantuan ini telah ditetapkan sebanyak 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Kondisi Cadangan Pangan Nasional Lainnya
Berdasarkan laporan Bapanas, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) komoditas beras di Perum Bulog tercatat sebanyak 5,24 juta ton per 20 Juli 2026.
Sementara itu, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tingkat provinsi tercatat sebesar 7,35 ribu ton per akhir Juni 2026. Adapun CPPD tingkat kabupaten/kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah.
Tak hanya beras, stok komoditas pangan lainnya juga berada dalam posisi aman.
- Jagung pakan: Stok CPP per 20 Juli mencapai 176 ribu ton dan terus disalurkan kepada peternak unggas melalui program SPHP dengan harga yang ekonomis.
- Minyak goreng: Stok CPP tercatat sebanyak 1.000 kiloliter yang dikelola oleh Perum Bulog dan ID Food.
- Gula konsumsi: Stok CPP berkisar 2,79 ribu ton yang tersebar di Perum Bulog dan ID Food.
- Daging ayam: Stok CPP tersedia sebanyak 38 ton di ID Food.
Pasokan Sayuran dan Indeks Harga Stabil
Khusus untuk komoditas yang bersifat perishable (mudah membusuk atau rusak) seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, pemerintah optimistis kebutuhan dapat ditopang sepenuhnya dari produksi dalam negeri secara reguler. Hal ini didukung oleh capaian surplus produksi yang terbilang tinggi dibanding tingkat konsumsi sepanjang tahun.
Amran menambahkan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara umum masih sangat terkendali. Hingga pekan ketiga Juli 2026, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sedangkan 34 provinsi lainnya mencatatkan penurunan IPH.
Di tingkat daerah, BPS melaporkan 69 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, sementara 283 kabupaten/kota lainnya justru mengalami penurunan IPH.
Amran juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai target swasembada pangan dalam kurun waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target awal empat tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut mencakup swasembada jagung dan beras secara nasional.
"Kita bisa mewujudkan mimpi dan gagasan besar Bapak Presiden. Sekarang kita sudah swasembada beras, dan swasembada pangan secara umum pun sudah tercapai," pungkas Amran.