Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Dia mengatakan evaluasi terhadap kinerja para menteri rutin dilakukan, namun tak melulu harus reshuffle kabinet.
"Belum ada reshuffle. Belum belum belum. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian apa namanya berujung dengan adanya reshuffle ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Advertisement
Dia menyampaikan evaluasi terhadap para anggota kabinet diperlukan untuk memastikan program kerja Prabowo berjalan dengan cepat dan optimal. Untuk itu, Prasetyo meminta publik tak selalu memaknai evaluasi kinerja akan menghasilkan reshuffle kabinet.
"Monitoring, pengawasan, evaluasi itu dalam konteks tadi yang sudah kami jelaskan bahwa konteksnya adalah untuk memastikan program-program di setiap kementerian masing-masing dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dalam semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat," tuturnya.
"Jadi itu, tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshuffle gitu," sambung Prasetyo.
Reshuffle Kabinet ke-5
Prabowo terakhir kali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada akhir April 2026. Dalam reshuffle tersebut, sejumlah pejabat baru dilantik untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Perombakan itu menjadi yang kelima sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menunjuk aktivis Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol. Sementara Hanif kemudian dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengangkat mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023 Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Muhammad Qodari. Pada saat yang sama, Qodari dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.