Realisasi Belanja APBN 2026 Tembus Rp 1.656 Triliun pada Semester I

Kinerja APBN 2026 di Semester I mencatatkan realisasi belanja Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 21 Juli 2026, 18:45 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026). (Liputan6.com/Christian)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun pada Semester I 2026 atau tumbuh 17,8% secara tahunan (year-on-year). Pemerintah mengarahkan belanja tersebut untuk mendukung program prioritas, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat agenda pembangunan nasional.

Purbaya mengatakan pemerintah sengaja mengakselerasi realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian lebih merata sepanjang 2026. Strategi tersebut turut menjaga stabilitas fiskal meskipun belanja meningkat signifikan.

“Belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Juni, belanja telah mencapai Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Purbaya, peningkatan belanja diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai Rp 1.459,4 triliun atau naik 21,4%. Kondisi tersebut membuat defisit APBN tetap terkendali di level Rp 196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun.

 

Kebijakan yang Disengaja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026). (Liputan6.com/Christian)

Purbaya menjelaskan percepatan belanja pada awal tahun merupakan kebijakan yang disengaja, bukan tanda memburuknya kondisi fiskal. Langkah tersebut diambil agar pelaksanaan program pemerintah berlangsung lebih merata dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja yang produktif menjadi salah satu faktor utama yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Menurutnya, lembaga pemeringkat melihat pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kehati-hatian dalam mengelola APBN.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya