Liputan6.com, Tokyo - Parlemen Jepang pada Jumat (17/7/2026) mengesahkan revisi bersejarah terhadap Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran, aturan yang berakar dari Abad ke-19. Revisi itu tetap mempertahankan ketentuan bahwa takhta hanya dapat diwarisi laki-laki dari garis ayah, meski kebijakan tersebut dikhawatirkan semakin mengancam kelangsungan keluarga kekaisaran yang terus menyusut.
Aturan baru itu membuka jalan bagi kerabat laki-laki dari cabang jauh keluarga kekaisaran untuk diadopsi demi menjaga keberadaan calon pewaris takhta.
Advertisement
Namun, para pemerhati monarki dan sejumlah pakar menilai langkah tersebut justru dapat membahayakan kelangsungan institusi turun-temurun yang telah bertahan selama sekitar 1.500 tahun. Pemerintah dinilai terlalu memaksakan prinsip bahwa hanya laki-laki yang boleh menduduki takhta.
Putri Aiko, anak tunggal Kaisar Naruhito yang kini berusia 24 tahun, sangat populer di kalangan masyarakat. Banyak warga Jepang menginginkannya menggantikan sang ayah. Namun, ia tidak dapat menjadi pewaris takhta karena terlahir sebagai perempuan.
Dengan aturan suksesi yang berlaku saat ini, takhta setelah Naruhito akan jatuh kepada adik laki-lakinya, Putra Mahkota Akishino, lalu kepada putra Akishino yang berusia 19 tahun, Pangeran Hisahito. Setelah itu, urutan pewaris berikutnya ditempati paman Naruhito yang telah berusia 90 tahun.
Hisahito merupakan anak laki-laki pertama yang lahir di lingkungan keluarga kekaisaran dalam empat dekade. Saat ini, keluarga kekaisaran tidak memiliki anggota yang masih anak-anak. Dari 16 anggotanya yang telah dewasa, hanya lima yang laki-laki.
Perdana Menteri Sanae Takaichi dan kelompok konservatif lainnya bersikeras bahwa garis keturunan laki-laki merupakan satu-satunya sumber kewenangan dan legitimasi kaisar. Pandangan itu menjadi dasar perubahan aturan yang baru disahkan.
"Saya sangat terharu," kata Takaichi kepada wartawan setelah revisi tersebut disahkan seperti dilaporkan Associated Press.
Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran memperbolehkan seorang kaisar lahir dari ibu yang berasal dari kalangan rakyat biasa, seperti Kaisar Naruhito. Namun, hak atas takhta hanya dimiliki anak laki-laki yang ayahnya berdarah kekaisaran.
Revisi tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan itu dengan mengizinkan kerabat laki-laki dari cabang jauh keluarga kekaisaran diadopsi. Anak laki-laki mereka kelak dapat masuk dalam garis suksesi, sementara putri kaisar tetap tidak mendapat hak atas takhta.
Ketentuan lain memungkinkan para putri mempertahankan status kekaisaran dan terus menjalankan tugas resmi meskipun menikah dengan rakyat biasa.
"Ini merupakan pernyataan tegas untuk mencegah perempuan menjadi kaisar dan mempertahankan garis keturunan laki-laki dengan segala cara," kata Hideya Kawanishi, pakar monarki dari Universitas Nagoya.
"Mereka tidak bisa terang-terangan mengatakan bahwa laki-laki dianggap lebih unggul, jadi mereka membungkusnya dengan dalih tradisi."
Kepala Badan Rumah Tangga Kekaisaran Buichiro Kuroda mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan agar para anggota keluarga kekaisaran dapat menjalankan tugas dengan lancar sesuai aturan baru.
Kuroda memastikan badan yang dipimpinnya akan melakukan segala yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan para anggota keluarga kekaisaran sesuai dengan aturan baru, dengan tetap mempertimbangkan sepenuhnya perasaan mereka.
Kritik terhadap PM Jepang
Sepanjang sejarahnya, Jepang pernah dipimpin delapan kaisar perempuan. Penguasa perempuan terakhir adalah Kaisar Go-Sakuramachi, yang bertakhta dari 1762 hingga 1770.
Aturan yang membatasi suksesi kepada laki-laki dari garis ayah baru dicantumkan secara resmi dalam Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran pada 1890, ketika Jepang sedang memperkuat tatanan masyarakat patriarkal. Sebagian besar ketentuan tersebut kemudian dipertahankan dalam undang-undang yang berlaku sejak 1947.
Revisi yang disahkan pada Jumat itu memicu protes dari warga yang menilai pemerintah sengaja menutup jalan bagi Aiko untuk menjadi kaisar. Mereka juga menganggap kebijakan tersebut melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan dan sistem patriarki.
"Sangat ironis bahwa perdana menteri perempuan pertama justru menjadi pendukung utama obsesi terhadap suksesi laki-laki," tulis akademisi feminis terkemuka Chizuko Ueno baru-baru ini, merujuk kepada Takaichi.
Menurut Ueno, aturan baru itu memperlakukan laki-laki anggota keluarga kekaisaran seperti pejantan dan menekan para perempuan seolah-olah mereka adalah "mesin reproduksi" yang harus melahirkan anak laki-laki.
Setelah melahirkan Aiko, Permaisuri Masako mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan berat. Mantan diplomat lulusan Harvard yang berasal dari kalangan rakyat biasa itu diduga terpukul oleh kritik karena tidak melahirkan pewaris laki-laki.
Kontroversi Adopsi Kerabat Jauh
Dari dua perubahan utama yang disahkan, aturan mengenai adopsi kerabat laki-laki menjadi bagian yang paling kontroversial.
Ketentuan itu memungkinkan keturunan laki-laki yang belum menikah dan berusia sedikitnya 15 tahun dari cabang jauh keluarga kekaisaran untuk diadopsi menjadi anggota keluarga kerajaan. Namun, mereka tetap harus berasal dari garis keturunan ayah.
Sebanyak 51 anggota dari 11 cabang keluarga kehilangan status kekaisaran pada 1947. Menurut pejabat Badan Rumah Tangga Kekaisaran Yoshimi Ogata dalam sidang parlemen baru-baru ini, langkah itu terutama diambil untuk mengurangi beban keuangan keluarga kekaisaran setelah Perang Dunia II.
Ogata menjelaskan, hubungan kekerabatan mereka dengan Naruhito sangat jauh. Mereka berasal dari cabang keluarga yang berpisah dari leluhur laki-laki Naruhito sekitar 600 tahun lalu, atau sedikitnya 36 generasi silam.
Sejumlah pihak mengkritik apa yang mereka anggap sebagai upaya berlebihan pemerintah untuk memastikan hanya laki-laki yang dapat melahirkan calon kaisar berikutnya.
"Siapa yang menginginkan anak dari seseorang yang diadopsi dan tidak dikenal siapa pun menjadi kaisar, bukannya Aiko?" sebut Yoshinori Kobayashi, kartunis yang berkampanye agar Aiko diperbolehkan mewarisi takhta.
Rencana tersebut juga dinilai sulit diterapkan. Belum tentu ada mantan anggota keluarga kerajaan yang bersedia kembali menjalani kehidupan kekaisaran yang sangat ketat dan kerap digambarkan sebagai "lingkungan tanpa hak asasi manusia".
Anggota keluarga kekaisaran tidak bebas menentukan pekerjaan ataupun tempat tinggal. Mereka juga harus menjalani berbagai pembatasan berat lainnya.
"Saya tidak tahu apakah ada yang akan bersedia," kata Asahiro Kuni, 81 tahun, kepada televisi TBS.
Keluarganya kehilangan status kekaisaran ketika ia berusia 3 tahun.
"Pada usia 15 tahun, banyak orang mungkin sudah memiliki gambaran mengenai masa depan mereka. Kejam apabila mereka tiba-tiba diminta mengubah seluruh arah hidupnya," tuturnya
Kuni, yang pernah bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan besar Jepang, mengatakan akan menyarankan keluarganya menolak apabila istana mengajukan permintaan tersebut.
"Anda diminta mengorbankan hidup demi kebahagiaan rakyat. Saya tidak bisa meminta keluarga saya memilih kehidupan sesulit itu," ungkapnya.
Dalam sejumlah wawancara dengan media Jepang, Kuni juga menyatakan dukungan agar perempuan diperbolehkan menjadi kaisar.
"Kaisar adalah tokoh simbolis. Saya tidak melihat alasan perempuan tidak dapat menjalankan peran itu," kata Junichiro Tsujimaru (78), pendiri sebuah jaringan restoran sushi.
Yoshio Iwase (78) menilai Aiko sebagai putri kaisar merupakan penerus yang sah.
"Saya kira tidak ada masalah, karena pada masa lalu Jepang juga pernah memiliki kaisar perempuan," imbuhnya.