Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti isu perundungan di balik kasus peledakan bom rakitan yang dilakukan seorang siswa di Kota Padang, Sumatra Barat. Pelaku diketahui melakukan aksinya karena kesal setelah menjadi korban bullying atau perundungan oleh teman-temannya.
“Peristiwa peledakan bom rakitan di sekolah di Padang tentu sangat kita sesalkan. Namun, dalam kasus ini perlu dilihat akar persoalannya, yakni mengapa anak tersebut nekat melakukan perbuatan itu,” kata Puan, Kamis (16/7/2026).
Advertisement
Kasus peledakan bom rakitan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang yang terjadi pada Selasa (14/7/2026) menggegerkan publik. Pelaku merupakan pelajar berinisial R (17), yang merupakan siswa di sekolah tersebut.
Polisi mengatakan R mengalami masalah psikologis akibat menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Karena itu, Puan meminta instansi terkait membantu pemulihan mental R.
“Apa yang dilakukan pelaku memang tidak bisa dibenarkan. Namun, persoalan psikologis yang dialaminya menunjukkan bahwa pemulihan mental harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Puan, peristiwa peledakan bom rakitan di lingkungan MAN 3 Padang menjadi peringatan serius bahwa karakter persoalan remaja Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Puan menilai tindakan R, yang diduga dipicu perundungan berkepanjangan serta kemudahan memperoleh informasi mengenai perakitan bahan peledak melalui internet, menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang selama ini dipandang sebagai kenakalan remaja telah berkembang menjadi perilaku berisiko tinggi (high-risk behavior) yang dapat mengancam keselamatan banyak orang.
“Perubahan tersebut harus menjadi alarm nasional bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia perlu segera beradaptasi dengan tantangan baru di era digital,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu mengingatkan pentingnya lingkungan pendidikan memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak. Meski pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, ia menegaskan satuan pendidikan harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik selama belajar.
“Iklim pendidikan juga harus mendapat perhatian. Satuan pendidikan harus memastikan anak mendapatkan ruang belajar yang aman dan lingkungan pendidikan yang sehat, termasuk terbebas dari perundungan,” ujarnya.
“Sementara itu, orang tua juga perlu meningkatkan pengawasan dan memperkuat ketahanan keluarga di rumah,” imbuh Puan.
Penanganan Kenakalan Remaja
Puan mengatakan penanganan kenakalan remaja harus dilakukan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan.
“Persoalan kenakalan remaja tidak cukup ditangani hanya melalui pendekatan disiplin sekolah atau penegakan hukum setelah suatu peristiwa terjadi,” paparnya.
“Negara perlu mengubah paradigma kebijakan dari penanganan kasus menjadi pencegahan berbasis deteksi dini,” tambah Puan.
Menurut Puan, kasus seperti ini menunjukkan berbagai faktor risiko, mulai dari perundungan, tekanan psikologis, isolasi sosial, paparan konten kekerasan di ruang digital, hingga lemahnya komunikasi antara sekolah, keluarga, dan layanan kesehatan, kerap berkembang dalam waktu lama tanpa pernah teridentifikasi secara sistematis.
“Pemerintah perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, dan pembinaan keluarga dalam satu kerangka nasional,” ujarnya.
Puan juga mendorong pemerintah memastikan sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian terkait memiliki sistem koordinasi yang mampu mendeteksi dan menangani berbagai faktor risiko sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
“Perlindungan anak tidak boleh lagi berjalan secara sektoral, tetapi harus dibangun sebagai sistem yang saling terhubung dengan mekanisme kerja yang jelas,” tutur Puan.
Selain itu, Puan meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini nasional terhadap perubahan perilaku remaja. Menurutnya, kejadian seperti di Padang bukan kali pertama terjadi.