Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berupaya mendukung kelangsungan usaha penangkapan ikan nasional dan mensejahterakan nelayan. Salah satu langkah yang dilakukan menetapkan skema harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30-200 gross ton (GT).
Harga khusus BBM bagi nelayan ini bukan tanpa alasan. Usulan harga khusus BBM karena aspirasi nelayan kapal berukuran 30-200 GT. Nelayan ingin harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.
Advertisement
"Ya intinya yang diusulkan, mereka (nelayan dengan kapal 30-200 GT) ngusulnya, mintanya kan (BBM bisa) murah, ya kan? Tapi kita akan ada hitungan begitu,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Senin, 13 Juli 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, pengusaha kapal perikanan selama ini mengusulkan harga khusus BBM, sedangkan pemerintah masih menghitung berbagai skema dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pelaksanaannya.
Dia menilai, pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan tangkap nasional.
Ia menuturkan, selama ini kapal perikanan berukuran 30-200 GT masih menggunakan harga BBM industri yang berlaku umum tanpa memperoleh perlakuan harga khusus.
Latif menilai, penggunaan harga BBM industri membuat beban operasional nelayan semakin berat karena sekitar 70 persen biaya operasional kapal penangkap ikan berasal dari kebutuhan bahan bakar.
Karena itu, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha melalui skema harga yang lebih sesuai agar kapal tetap beroperasi dan aktivitas penangkapan ikan nasional terus berjalan optimal.
Setelah gerak cepat pemerintah menghitung skema harga khusus bahan bakar bagi nelayan, pemberian harga khusus BBM diputuskan Rp 15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30-200 GT.
Perhitungan Skema Harga Khusus BBM bagi Nelayan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, sebelumnya harga BBM nonsubsidi yang digunakan nelayan sempat mencapai Rp 21.300 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp 6.800 per liter.
Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan harga khusus bagi nelayan dengan kapal berukuran 30-200 GT agar beban operasional mereka berkurang.
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter," kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026.
Tak Pakai APBN
Airlangga menilai, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri, harga BBM nonsubsidi seharusnya berada di kisaran Rp 18.600 per liter.
Selisih sekitar Rp 3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
HNSI Apresiasi Kebijakan Penyesuaian Harga BBM Khusus Nelayan
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto menuturkan, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk meringankan beban biaya operasional nelayan karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan.
"Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menghadirkan kebijakan konkret untuk meringankan beban biaya operasional nelayan," ujar Riswanto dikutip dari Antara.
Ia menilai, penurunan harga BBM diharapkan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Riswanto mengatakan, kebijakan tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
Diharapkan Berjalan Efektif
Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan Andi Iwan Aras berharap penerapan kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Dia mengatakan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM, kemudahan akses bagi nelayan, serta pengawasan yang tepat sasaran agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan pelaku usaha perikanan.
"Kami selaku pengurus HNSI menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai program yang berpihak kepada nelayan demi terwujudnya nelayan yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andi.
Bahlil Bakal Terbitkan Aturan Harga Khusus BBM Nelayan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan siap mengambil langkah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ujar dia melansir Antara, Senin, 13 Juli 2026.
Pemerintah juga akan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran.
Ia menuturkan, titik penyaluran BBM akan ditetapkan melalui koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono guna mencegah penyalahgunaan kebijakan.
"Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan agar niat baik pemerintah membantu nelayan tidak disalahgunakan," ujarnya.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan yang terdampak tingginya harga BBM.
Ia mengatakan harga khusus sebesar Rp 15.000 per liter diharapkan dapat membantu biaya operasional nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang harganya agak tinggi sekarang. Dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.
Rencana Prabowo untuk Sejahterakan Nelayan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji memperhatikan nasib nelayan-nelayan di Indonesia. Dia menguraikan masalah-masalah yang dihadapi para nelayan.
Menurut dia, nelayan Indonesia saat ini kesulitan mendapatkan es batu untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan sejak di kapal. Prabowo mengatakan pemerintah akan membangun instalasi pembuatan es batu untuk nelayan.
"Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuatan es batu di setiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
Selain es batu, Prabowo akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap desa nelayan. Hal ini berangkat dari banyaknya nelayan yang mengeluh kesulitan mendapatkan solar.
"Kita akan bikin SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka diujungnya akan menguasai lautan kita," ujar dia.
Di balik wacana tersebut, Prabowo mengungkapkan program besar untuk menyejahterakan nelayan adalah kampung nelayan. Dia menargetkan 5.000 kampung nelayan terbangun dalam 3 tahun ke depan.
"Kita akan bangun dalam 3 tahun yg akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1386 desa nelayan," ujar Prabowo.