Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyampaikan intisari Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR. Dalam laporan tersebut, realisasi penerimaan negara tercatat mencapai Rp 2.765,13 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp 3.435,49 triliun atau meningkat 3,61% dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan RUU P2APBN 2025 disusun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Advertisement
“Izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2APBN Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Purbaya menjelaskan kualitas opini WTP ditentukan oleh empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen terus menjaga kualitas laporan keuangan agar seluruh instansi memenuhi standar akuntabilitas tinggi.
Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2025
Dalam RUU tersebut, total realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp 2.765,13 triliun bersumber dari beberapa sektor berikut:
- Penerimaan Perpajakan: Rp 2.218,17 triliun (meliputi penerimaan pajak sebesar Rp 1.917,89 triliun serta bea dan cukai sebesar Rp 328,28 triliun).
- Penerimaan Hibah: Rp 5,43 triliun.
Pemerintah menegaskan penerimaan negara tetap terjaga dengan baik meskipun harus menghadapi tantangan penurunan harga komoditas dan gejolak ekonomi global sepanjang tahun lalu.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara yang mencapai Rp 3.435,49 triliun, alokasinya terbagi menjadi dua sektor besar:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp 2.546,42 triliun.
- Transfer ke Daerah: Rp 849,04 triliun.
Nilai belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 90,22 triliun atau tumbuh 3,61% jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
“Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana,” pungkas Purbaya.