Liputan6.com, Jakarta - Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah tiga kapal tanker dilaporkan diserang di sekitar Selat Hormuz pada Selasa, 7 Juli 2026. Washington menuduh pasukan Teheran bertanggung jawab.
Komando Pusat AS (CENTCOM) kemudian menyerang lebih dari 80 sasaran militer di Iran. Teheran menyebut operasi itu sebagai tindakan agresi dan membalas dengan menyerang fasilitas yang digunakan militer AS di sejumlah negara kawasan Teluk.
Advertisement
Iran tidak secara terbuka mengaku menyerang ketiga kapal tersebut. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Iran secara khusus membantah keras tuduhan Qatar terkait keterlibatan mereka atas insiden kapal Al Rekayyat.
Namun, situasi berbeda dilaporkan terjadi di balik layar. Laporan Reuters yang mengutip keterangan pejabat senior AS menyebutkan bahwa pihak Teheran secara tertutup telah mengonfirmasi kepada Washington bahwa serangan terhadap pelayaran tersebut dilakukan oleh faksi internal (militer Iran) yang bertindak menyimpang. Penjelasan mengenai pembangkangan internal ini disampaikan melalui jalur diplomasi tertutup dan tidak pernah diumumkan secara langsung oleh pemerintah resmi Iran kepada publik dunia.
Ketegangan berlanjut hingga Senin, 13 Juli, ketika Presiden Donald Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap pelayaran Iran. Trump juga menyatakan AS akan meminta pembayaran sebesar 20 persen dari nilai kargo yang melewati Selat Hormuz.
Markas Pusat Khatam al-Anbiya, komando operasi gabungan militer Iran, merespons hal itu dengan menekankan AS tidak berhak menentukan masa depan Selat Hormuz ataupun ikut campur dalam pengelolaannya.
Perselisihan soal Nota Kesepahaman Islamabad
AS dan Iran mencapai Nota Kesepahaman Islamabad pada 17 Juni. Dokumen berisi 14 poin itu menghentikan operasi militer untuk sementara dan memberi kedua negara waktu 60 hari untuk merundingkan kesepakatan lanjutan.
Selama masa tersebut, salah satu persoalan yang harus diatur adalah pelayaran di Selat Hormuz. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman itu menjadi jalur ekspor energi bagi Iran dan sejumlah negara Arab Teluk. Sebelum perang dimulai pada 28 Februari, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut.
Pengaturan sementara mengenai pelayaran tercantum dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman Islamabad. Pasal itu menyatakan Iran akan mengupayakan perjalanan aman bagi kapal komersial antara Teluk Persia dan Laut Oman tanpa pungutan selama 60 hari. Namun, ketentuan tersebut dipahami secara berbeda oleh Teheran dan Washington.
Mengutip laporan Reuters, Iran menilai Pasal 5 mengakui kewenangannya untuk mengatur lalu lintas di seluruh Selat Hormuz. Karena itu, Teheran meminta kapal yang melintas menggunakan jalur yang telah dikoordinasikan dengan otoritas Iran.
AS dan sejumlah negara Teluk menolak penafsiran tersebut. Mereka menilai kewajiban Iran terbatas pada menjamin kapal dapat melintas dengan aman. Menurut posisi mereka, Teheran tidak berhak membatasi kapal yang menggunakan jalur lain dengan kekuatan militer. Washington juga menuntut seluruh jalur di selat itu dibuka tanpa pungutan.
Pemerintah Iran mempertegas posisinya pada 26 Juni. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Selat Hormuz berada di perairan teritorial Iran dan Oman. Atas dasar itu, Teheran menilai pengaturan pelayaran harus menghormati kewenangan kedua negara pantai tersebut dan menolak campur tangan negara dari luar kawasan.
Nota Kesepahaman Islamabad juga memuat kewajiban bagi AS. Dokumen itu mengharuskan Kementerian Keuangan AS memberikan kelonggaran bagi ekspor minyak mentah dan produk energi Iran. Kelonggaran tersebut mencakup transaksi perbankan, asuransi, dan layanan transportasi yang diperlukan untuk perdagangan minyak.
Dengan demikian, selama masa penghentian operasi militer, Iran diwajibkan menjamin perjalanan kapal, sementara AS diwajibkan melonggarkan pembatasan terhadap ekspor energi Iran.
Namun, setelah serangan terhadap tiga kapal pada 7 Juli, pemerintah AS mencabut lisensi yang mengizinkan penjualan minyak Iran. Washington menyatakan keputusan tersebut diambil karena tindakan Iran di Selat Hormuz dinilai tidak dapat diterima.
Tuduhan atas Serangan Kapal
Laporan Reuters menyebut salah satu kapal yang terkena serangan pada 7 Juli adalah Al Rekayyat, kapal pengangkut gas alam cair milik perusahaan negara Qatar (Nakilat) yang berbendera Kepulauan Marshall. Proyektil yang mengenainya menyebabkan kebakaran di ruang mesin, tetapi awak kapal dilaporkan selamat.
Dua kapal lainnya adalah Wedyan yang berbendera Arab Saudi dan Cyprus Prosperity yang berbendera Liberia.
CENTCOM secara eksplisit menuduh Iran menyerang tiga kapal tanker di Selat Hormuz. Tudingan serupa disampaikan oleh Qatar, yang secara spesifik menuduh Iran bertanggung jawab atas insiden penembakan Al Rekayyat.
Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu, 8 Juli, menyebut tuduhan Qatar meragukan dan tidak dapat diterima.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan sejumlah kapal menggunakan jalur yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran serta mematikan atau memanipulasi Sistem Identifikasi Otomatis atau AIS. Menurut Iran, tindakan tersebut meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu pengaturan pelayaran.
Serangan Balasan Iran Meluas
Pada Rabu, CENTCOM melancarkan gelombang serangan lanjutan terhadap sekitar 90 sasaran di sepanjang pesisir Iran. Militer AS menyatakan serangan tersebut menyasar sistem pertahanan udara, perangkat pengawasan pantai, tempat penyimpanan rudal dan pesawat nirawak, kemampuan angkatan laut, serta infrastruktur logistik militer.
Iran membalas pada hari yang sama dengan meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Bahrain dan Kuwait. Kedua negara itu menjadi lokasi sejumlah fasilitas dan personel militer AS. Bahrain, antara lain, menjadi markas Armada Kelima Angkatan Laut AS.
Pemerintah Iran menegaskan serangan tersebut ditujukan sebagai balasan atas operasi militer Washington di wilayahnya.
Serangan Iran berlanjut pada Kamis, 9 Juli, dan menjangkau lebih banyak negara di kawasan. Militer Iran mengaku menargetkan sistem pertahanan Patriot di Kuwait, fasilitas peringatan dini di Qatar, depot bahan bakar di Bahrain, serta Pangkalan Udara Azraq di Yordania.
Kementerian Pertahanan Kuwait menyatakan pasukannya menghadapi satu rudal jelajah, tiga rudal balistik, dan 10 pesawat nirawak dalam serangan tersebut. Satu orang dilaporkan terluka akibat serpihan. Sementara itu, pemerintah Yordania mengaku delapan rudal berhasil dicegat tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan.
Upaya Diplomasi dan Penutupan Selat Hormuz
Tidak ada serangan baru yang dilaporkan pada Jumat dan Sabtu. Dalam jeda tersebut, Trump mengatakan Washington masih bersedia melanjutkan pembicaraan dengan Teheran, meski ia mengumumkan gencatan senjata yang dicapai pada Juni telah berakhir.
Pemerintah AS kemudian meminta Iran menyatakan secara terbuka bahwa serangan terhadap kapal akan dihentikan dan seluruh jalur di Selat Hormuz dapat digunakan tanpa pungutan. Menanggapi tuntutan itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pelaksanaan Nota Kesepahaman Islamabad harus berlaku bagi kedua pihak, bukan hanya Iran.
Pada Sabtu, Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi di Muscat. Kementerian Luar Negeri Oman menjelaskan pembicaraan mereka berfokus pada keamanan dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Kedua menteri sepakat melanjutkan pembahasan pada tingkat politik dan teknis dengan mengacu pada hukum internasional.
Namun, pada malam harinya, Iran mengumumkan Selat Hormuz kembali ditutup setelah sebuah kapal disebut memasuki jalur tanpa izin. Pasukan Iran mengatakan telah melepaskan tembakan peringatan yang kemudian mengenai kapal tersebut.
Pada Minggu, 12 Juli, otoritas Iran menyebutkan izin pelayaran baru akan diterbitkan setelah keadaan kembali stabil. Angkatan Laut AS menolak klaim bahwa Iran mengendalikan seluruh Selat Hormuz dan menyatakan jalur selatan di dekat Oman masih dapat digunakan.
Jeda serangan berakhir pada hari yang sama ketika CENTCOM kembali menyerang puluhan sasaran militer Iran. Menurut militer AS, sasaran tersebut mencakup sistem pertahanan udara, radar pesisir, kemampuan rudal dan drone, serta perahu militer. Dalam operasi itu, AS juga menggunakan drone laut untuk pertama kalinya.
Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas di sejumlah negara kawasan. Reuters melaporkan serangan atau ancaman serangan menjangkau Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Yordania.
Pada Senin, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengaku menyerang fasilitas militer AS di Bahrain dan Kuwait, sistem radar di Oman, serta tangki bahan bakar dan gudang amunisi di Pangkalan Udara Prince Hassan, Yordania.
Bahrain mengaku sistem pertahanan udaranya mencegat sejumlah rudal dan drone Iran.
IRGC menyatakan lalu lintas kapal di Selat Hormuz hanya dapat kembali normal apabila intervensi militer AS dihentikan. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Teheran sedang membahas mekanisme pengaturan pelayaran bersama Oman.