Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kader Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) tidak segan memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut dia, kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari dukungan politik terhadap jalannya pemerintahan.
Bahlil mengatakan setiap persoalan yang muncul harus segera diperbaiki. Menurut dia, Partai Golkar memiliki cara sendiri dalam menyampaikan kritik, yakni dengan menawarkan solusi.
Advertisement
"Kalau ada persoalan, segera dilakukan koreksi, dilakukan masukan dengan cara-cara dan ciri Partai Golkar. Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain, karena kita juga adalah sebuah partai yang independen," ujar Bahlil saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) MKGR di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Bahlil, kader Golkar memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan pandangan politik demi menyempurnakan program-program pemerintah. Sebagai contoh, dia menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"MBG salah satu contoh. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik. Harus," ucapnya.
Bahlil menegaskan, memberikan koreksi kepada pemerintah bukan berarti tidak mendukung. Justru, menurut dia, kritik yang membangun merupakan bentuk dukungan politik agar setiap program berjalan lebih baik.
"Karena memberikan koreksi itulah bagian bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri, termasuk menteri-menteri dari Golkar, DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan. Jangan tidak diberikan masukan. Nggak boleh saya ajarkan kader-kader asal bapak senang (ABS)," sambungnya.
Dia menambahkan, fungsi pengawasan merupakan tugas penting parlemen. Karena itu, menteri juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan.
"Kita harus fair. Parlemen kita harus hargai sebagai lembaga yang terhormat yang salah satu tugasnya adalah melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau awasi?," kata Bahlil.
Cerita di Balik BBM Subsidi Tak Naik
Di sisi lain, Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui situasi geopolitik global membuat pengelolaan sektor energi tidak mudah.
"Dalam konteks saya sebagai Menteri ESDM, dalam menjaga energi, saya harus jujur mengatakan bahwa menjadi Menteri ESDM di era kondisi geopolitik yang tidak menentu itu bukan sesuatu yang gampang," ujarnya.
Meski demikian, Bahlil mengatakan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Karena itu, ia mengaku menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga energi dunia bergejolak.
"Tetapi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebagai kader Partai Golkar, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Karena mengutamakan kepentingan rakyat, maka dengan berbagai dinamika yang tinggi di saat dunia mengalami kenaikan harga BBM, maka saya melapor dan menyarankan kepada Bapak Presiden sekaligus mengarahkan agar harga BBM subsidi tidak perlu kita naikkan," kata dia.
Bahlil bersyukur Presiden Prabowo memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Dan alhamdulillah, harga BBM subsidi tidak ada kita naikkan. Yang naik itu adalah harga BBM non-subsidi dan itu untuk orang-orang mampu. Dan itu hanya 20 persen dari total BBM kita yang kita jual. Dua puluh persen itu milik orang yang mampu. Masa kita mau subsidi orang yang mampu, orang kaya," jelasnya.
MKGR Cetak Kader Berkualitas
Bahlil juga menyampaikan harapannya kepada MKGR menjelang Pemilu 2029. Menurut dia, organisasi Hasta Karya memiliki peran strategis dalam membentuk kader-kader Partai Golkar.
"Golkar sangat menaruh harapan besar kepada MKGR. Karena sesungguhnya yang akan mencetak kualitas kader itu adalah organisasi-organisasi Hasta Karya, baik yang mendirikan dan didirikan. Di situlah dapur pembentukan karakter kualitas kader. DPP Golkar itu adalah tempat bukan untuk belajar lagi, tapi tempat untuk eksekusi dari hasil belajar di Hasta Karya," ujarnya.
Menurut Bahlil, kepengurusan DPP Partai Golkar ke depan harus lahir melalui proses meritokrasi. Karena itu, organisasi Hasta Karya, termasuk MKGR, memiliki tanggung jawab membina kader sebelum masuk ke jajaran kepengurusan partai.
"Makanya ke depan, pengurus DPP Partai Golkar adalah betul-betul kader yang lewat proses meritokrasi. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membina membentuk kader-kader itu? Adalah organisasi-organisasi Hasta Karya dan termasuk organisasi pendiri Partai Golkar, lebih khusus kepada MKGR," tandasnya.