Liputan6.com, Jakarta: Lebih cair. Begitulah kira-kira yang tergambar dalam debat publik lanjutan kandidat presiden dan wakil presiden yang digagas Komisi Pemilihan Umum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (1/7) malam. Penampilan ketiga pasangan peserta debat--Susilo Bambang Yudhono-Jusuf Kalla, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar--berbeda ketimbang debat antara Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dan Megawati-Hasyim Muzadi, Rabu kemarin [baca: Effendi Gazali: Debat Capres Paling Menegangkan].
Menurut Effendi Gazali, panelis acara Kursi Presiden yang dipandu reporter SCTV Rosianna Silalahi di Studio Penta SCTV, penampilan ketiga pasangan tersebut tampak lebih lepas. Dengan kata lain, mereka lebih leluasa memaparkan visi dan misi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. "Ada awalan yang cukup baik," ujar staf pengajar Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia. Seperti kemarin, Effendi bersama pakar psikologi komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Jalaluddin Rahmat, menjadi panelis dalam acara yang dimulai pukul 22.30 WIB.
Acara Kursi Presiden kali ini juga masih menghadirkan 50 responden. Mereka terdiri dari pemilih pemula, pemilih usia baya, pemilih yang belum memastikan pilihan, pemilih berbasis pendukung capres, dan pemilih usia baya. Puluhan responden ini juga menilai pernyataan capres-cawapres. Terutama untuk mengukur seberapa jauh keyakinannya terhadap pernyataan ketiga pasangan tersebut. Debat juga melakukan telesurvei mewakili sikap masyarakat terhadap para capres di lima kota besar. Kelima kota itu adalah Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatra Utara; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Pasangan dari Partai Persatuan Pembangunan Hamzah-Agum mengawali debat capres tersebut dengan batasan waktu selama tiga menit. Hamzah membuka visi dan misinya dengan memaparkan persoalan pembangunan perekonomian nasional. Mulai dari pembangunan ekonomi yang belum merata hingga moral kepribadian dan kedisiplinan bangsa Indonesia yang masih harus ditingkatkan. "Selama hampir 58 tahun, kita belum mampu memberi nilai ekonomis terhadap pembangunan nasional," ujar Hamzah.
Tak hanya itu, Hamzah juga menyinggung pembangunan yang dilakukan selama ini banyak mengabaikan segi demokrasi dan penegakan hukum. "Akhirnya [hal itu] menimbulkan kesenjangan baik sosial dan ekonomi hingga penurunan moral dan disiplin," kata Hamzah.
Berbeda dengan Hamzah, capres Partai Demokrat SBY dalam pemaparan visi dan misinya secara garis besar lebih menyoroti empat faktor. Keempat faktor itu adalah aman, damai, adil, dan demokratis. SBY memaparkan, negara bisa dikatakan lebih aman dan damai jika negara utuh. Demikian pula integrasi nasional yang kian kokoh serta berdaulat. Dan, kehidupan masyarakat lebih rukun dengan nilai toleransi yang tinggi. Sedangkan dikatakan adil dan demokratis, apabila secara sosial dan ekonomi kian adil. Termasuk hukum ditegakkan, demokratis dan hak asasi manusia lebih dihormati, serta cegah kebijakan yang diskriminatif.
Sementara capres Partai Golongan Karya Wiranto menyebutkan visi dan misinya dengan nama Lima Agenda Kebangkitan Indonesia. Pertama, mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dengan orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menegakkan hukum secara konsisten dan melindungi HAM seraya mewujudkan keamanan nasional. Ketiga, mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa. Keempat, meningkatkan taraf pendidikan nasional. Terakhir, mengikat kembali tali persaudaraan kebangsaan dan menyatukan segenap bangsa dalam suatu rekonsiliasi nasional. "Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu kita kembali dapat membangun bangsa ini," ujar Wiranto.
Terlepas dari isi visi dan misi para pasangan, Jalaluddin Rahmat menilai ada yang menarik dari cara pemaparan yang dilakukan ketiga pasangan dari teori komunikasi. Dari ketiga pasangan, Hamzah Haz tak memenuhi syarat berbicara yang baik. Hamzah lebih sibuk dengan catatannya ketimbang berbicara dengan memandangi para pendengar. "Beliau tak pernah melihat para hadirin," kata Kang Jalal--sapaan akrab Jalaluddin. Sementara SBY mempunyai eye contact yang bagus. Begitu juga dengan Wiranto. Padahal, orang memilih calon bukan lebih karena isu-isu yang disampaikan. Tapi, lebih karena pemahaman tentang kepribadian orang itu.
Di sisi lain, Effendi menilai ketiga pasangan ini sama-sama membuat kesalahan dalam mengawali pemaparan visi dan misinya. Mereka umumnya mengawali dengan apologi, bahkan dengan merendahkan diri. "Awalnya sudah meminta maaf," ujar Effendi. Seharusnya mereka menampilkan sesuatu hal yang menarik. Sejatinya, para pendengar dapat mendapatkan sesuatu yang lebih bersemangat meski pada akhirnya akan muncul hal yang lain.
Hal yang menarik lainnya adalah ketika ketiga pasangan ini menanggapi sejumlah pertanyaan yang dilontarkan keempat panelis di acara debat tersebut--Harkristuti Harkrisnowo, Aditiawarman Chandra, Eko Budihardjo, dan Ikrar Nusa Bhakti. Satu di antara mengenai persoalan supremasi sipil yakni posisi Panglima TNI. Dari ketiga pasangan ini, hanya Agum Gumelar yang tegas "memvonis" posisi Panglima TNI harus berada di bawah Menteri Pertahanan. "Seperti di negara-negara demokratis lainnya," tegas Agum.
Berbeda dengan Agum, calon lain yakni SBY dan Wiranto pada dasarnya masih belum mau menempatkan Panglima TNI di bawah Menhan. Menurut SBY, Panglima TNI akan menjalankan segala yang menjadi keputusan politik presiden. Sedangkan Menhan akan mengurusi organisasi, anggaran, dan kebijakan TNI. Hal terpenting, Yudhoyono menambahkan, ada domain atau otoritas dari Menhan. Jadi, harus ada rasa saling menghormati domain masing-masing. Sementara Wiranto menilai perlu waktu untuk menempatkan Panglima TNI di bawah Menhan.
Menanggapi jawaban-jawaban para ketiga kandidat, Effendi menilai mereka hanya berputar-putar. Mereka tak langsung menjawab inti pertanyaan yang diajukan. Menurut Effendi jika sekiranya di antara para jenderal ini ada Amien Rais maka akan muncul jawaban yang lain dan lebih menarik. Sementara Kang Jalal melihat ketidakjelasan jawaban mereka dikarenakan adanya beban psikologis masa silam. Satu segi mereka harus mempertahankan citra sebagai capres dan cawapres yang reformis. Tapi, di sisi lain ada beban kepentingan militer di belakangnya. "Dari ketiganya, beban yang paling ringan dirasakan Agum Gumelar," ujar Kang Jalal.
Jawaban beragam juga terjadi ketika para pasangan ditanyakan mengenai hukuman mati terhadap pelaku terkait narkotik dan obat-obatan berbahaya, korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai pelaku narkoba, ketiga pasangan sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai shock teraphy. Tapi, mengenai hukuman mati dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM, termasuk masa silam, mereka menjawab sedikit lebih hati-hati. Menurut SBY, hukuman mati bisa dilakukan pada pelanggar HAM jika proses hukum yang fair dan kredibel. Sedangkan Wiranto menilai hukuman tersebut bisa dilakukan jika melihat besar kecilnya dampak yang terjadi akibat perbuatan pelaku. Sementara Hamzah menilai hukuman tersebut dilakukan asalkan tercantum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. "Setuju, jika sesuai dengan UU yang berlaku," kata Hamzah.
Kang Jalal melihat ada ketidaktegasan dari ketiga pasangan dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati. Tapi dari ketiganya, Hamzah-lah yang kurang tegas dalam penerapan hukuman terberat itu. Ini terlihat dari bahasa tubuh, misalnya senyum di ujung pernyataannya. Sejatinya, senyum itu bisa dikatakan sebagai ketidaksanggupan mengungkapkan kata-kata. Sementara Effendi menilai sebenarnya pernyataan hukuman mati ini lebih ditujukan terhadap di antara ketiga kandidat yang dianggap memiliki masa silam berbau pelanggaran HAM. Kendati begitu, menurut Effendi, sebaliknya mereka yang merasa terkena pertanyaan tersebut justru harus lebih tegas. "Sebenarnya tak perlu khawatir," kata Effendi.
Yang tak lebih menarik adalah ketika para kandidat menjawab persoalan mengenai pemberdayaan perempuan. Umumnya semua pasangan sepakat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, termasuk pendidikan agar setaraf dengan kaum laki-laki. Kendati begitu, ketiga pasangan sepakat itu semua juga harus melihat dari kodrat wanita sebagai kaum Hawa yakni memberikan perlindungan. Mengenai persoalan ini, Kang Jalal menilai ada beban tersendiri yang dialami Hamzah Haz dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Ini tak terlepas dari kehidupan pribadi Hamzah yang memiliki istri lebih dari seorang. "Mungkin dibenaknya, ia [Hamzah] berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tak menyukai poligami," kata Kang Jalal. Apalagi, Hamzah sempat mempersilakan pasangannya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Terlepas dari jawaban-jawaban yang menarik di atas, hasil forum diskusi menyebutkan pasangan SBY-Jusuf Kalla mendapatkan nilai tertinggi dalam keyakinan memimpin negara. Pasangan dari Partai Demokrat ini mendapatkan nilai tertinggi saat berbicara mengenai supremasi sipil dan investasi asing. Cuma, saat berbicara pelaksanaan hukuman mati. Justru pasangan Hamzah-Agum yang memperoleh nilai tertinggi. Tapi, ketiga pasangan mendapat nilai rendah saat keseriusan pemberantasan korupsi.
Menanggapi hasil ini, Kang Jalal menilai, pilihan masyarakat tak berubah-ubah. Misalnya, penilaian SBY tetap konsisten. Sejatinya, penilaian terhadap SBY tetap konsisten terlepas dari jawaban atau isu negatif yang menghantam SBY-Jusuf Kalla. Penilaian serupa juga diungkapkan Effendi. Ibarat dunia sepak bola, Effendi membayangkan apa pun hasil polling, SBY-Jusuf Kalla dipastikan akan lolos ke putaran kedua.(ORS)
Menurut Effendi Gazali, panelis acara Kursi Presiden yang dipandu reporter SCTV Rosianna Silalahi di Studio Penta SCTV, penampilan ketiga pasangan tersebut tampak lebih lepas. Dengan kata lain, mereka lebih leluasa memaparkan visi dan misi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. "Ada awalan yang cukup baik," ujar staf pengajar Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia. Seperti kemarin, Effendi bersama pakar psikologi komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Jalaluddin Rahmat, menjadi panelis dalam acara yang dimulai pukul 22.30 WIB.
Acara Kursi Presiden kali ini juga masih menghadirkan 50 responden. Mereka terdiri dari pemilih pemula, pemilih usia baya, pemilih yang belum memastikan pilihan, pemilih berbasis pendukung capres, dan pemilih usia baya. Puluhan responden ini juga menilai pernyataan capres-cawapres. Terutama untuk mengukur seberapa jauh keyakinannya terhadap pernyataan ketiga pasangan tersebut. Debat juga melakukan telesurvei mewakili sikap masyarakat terhadap para capres di lima kota besar. Kelima kota itu adalah Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatra Utara; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Pasangan dari Partai Persatuan Pembangunan Hamzah-Agum mengawali debat capres tersebut dengan batasan waktu selama tiga menit. Hamzah membuka visi dan misinya dengan memaparkan persoalan pembangunan perekonomian nasional. Mulai dari pembangunan ekonomi yang belum merata hingga moral kepribadian dan kedisiplinan bangsa Indonesia yang masih harus ditingkatkan. "Selama hampir 58 tahun, kita belum mampu memberi nilai ekonomis terhadap pembangunan nasional," ujar Hamzah.
Tak hanya itu, Hamzah juga menyinggung pembangunan yang dilakukan selama ini banyak mengabaikan segi demokrasi dan penegakan hukum. "Akhirnya [hal itu] menimbulkan kesenjangan baik sosial dan ekonomi hingga penurunan moral dan disiplin," kata Hamzah.
Berbeda dengan Hamzah, capres Partai Demokrat SBY dalam pemaparan visi dan misinya secara garis besar lebih menyoroti empat faktor. Keempat faktor itu adalah aman, damai, adil, dan demokratis. SBY memaparkan, negara bisa dikatakan lebih aman dan damai jika negara utuh. Demikian pula integrasi nasional yang kian kokoh serta berdaulat. Dan, kehidupan masyarakat lebih rukun dengan nilai toleransi yang tinggi. Sedangkan dikatakan adil dan demokratis, apabila secara sosial dan ekonomi kian adil. Termasuk hukum ditegakkan, demokratis dan hak asasi manusia lebih dihormati, serta cegah kebijakan yang diskriminatif.
Sementara capres Partai Golongan Karya Wiranto menyebutkan visi dan misinya dengan nama Lima Agenda Kebangkitan Indonesia. Pertama, mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dengan orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menegakkan hukum secara konsisten dan melindungi HAM seraya mewujudkan keamanan nasional. Ketiga, mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa. Keempat, meningkatkan taraf pendidikan nasional. Terakhir, mengikat kembali tali persaudaraan kebangsaan dan menyatukan segenap bangsa dalam suatu rekonsiliasi nasional. "Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu kita kembali dapat membangun bangsa ini," ujar Wiranto.
Terlepas dari isi visi dan misi para pasangan, Jalaluddin Rahmat menilai ada yang menarik dari cara pemaparan yang dilakukan ketiga pasangan dari teori komunikasi. Dari ketiga pasangan, Hamzah Haz tak memenuhi syarat berbicara yang baik. Hamzah lebih sibuk dengan catatannya ketimbang berbicara dengan memandangi para pendengar. "Beliau tak pernah melihat para hadirin," kata Kang Jalal--sapaan akrab Jalaluddin. Sementara SBY mempunyai eye contact yang bagus. Begitu juga dengan Wiranto. Padahal, orang memilih calon bukan lebih karena isu-isu yang disampaikan. Tapi, lebih karena pemahaman tentang kepribadian orang itu.
Di sisi lain, Effendi menilai ketiga pasangan ini sama-sama membuat kesalahan dalam mengawali pemaparan visi dan misinya. Mereka umumnya mengawali dengan apologi, bahkan dengan merendahkan diri. "Awalnya sudah meminta maaf," ujar Effendi. Seharusnya mereka menampilkan sesuatu hal yang menarik. Sejatinya, para pendengar dapat mendapatkan sesuatu yang lebih bersemangat meski pada akhirnya akan muncul hal yang lain.
Hal yang menarik lainnya adalah ketika ketiga pasangan ini menanggapi sejumlah pertanyaan yang dilontarkan keempat panelis di acara debat tersebut--Harkristuti Harkrisnowo, Aditiawarman Chandra, Eko Budihardjo, dan Ikrar Nusa Bhakti. Satu di antara mengenai persoalan supremasi sipil yakni posisi Panglima TNI. Dari ketiga pasangan ini, hanya Agum Gumelar yang tegas "memvonis" posisi Panglima TNI harus berada di bawah Menteri Pertahanan. "Seperti di negara-negara demokratis lainnya," tegas Agum.
Berbeda dengan Agum, calon lain yakni SBY dan Wiranto pada dasarnya masih belum mau menempatkan Panglima TNI di bawah Menhan. Menurut SBY, Panglima TNI akan menjalankan segala yang menjadi keputusan politik presiden. Sedangkan Menhan akan mengurusi organisasi, anggaran, dan kebijakan TNI. Hal terpenting, Yudhoyono menambahkan, ada domain atau otoritas dari Menhan. Jadi, harus ada rasa saling menghormati domain masing-masing. Sementara Wiranto menilai perlu waktu untuk menempatkan Panglima TNI di bawah Menhan.
Menanggapi jawaban-jawaban para ketiga kandidat, Effendi menilai mereka hanya berputar-putar. Mereka tak langsung menjawab inti pertanyaan yang diajukan. Menurut Effendi jika sekiranya di antara para jenderal ini ada Amien Rais maka akan muncul jawaban yang lain dan lebih menarik. Sementara Kang Jalal melihat ketidakjelasan jawaban mereka dikarenakan adanya beban psikologis masa silam. Satu segi mereka harus mempertahankan citra sebagai capres dan cawapres yang reformis. Tapi, di sisi lain ada beban kepentingan militer di belakangnya. "Dari ketiganya, beban yang paling ringan dirasakan Agum Gumelar," ujar Kang Jalal.
Jawaban beragam juga terjadi ketika para pasangan ditanyakan mengenai hukuman mati terhadap pelaku terkait narkotik dan obat-obatan berbahaya, korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai pelaku narkoba, ketiga pasangan sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai shock teraphy. Tapi, mengenai hukuman mati dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM, termasuk masa silam, mereka menjawab sedikit lebih hati-hati. Menurut SBY, hukuman mati bisa dilakukan pada pelanggar HAM jika proses hukum yang fair dan kredibel. Sedangkan Wiranto menilai hukuman tersebut bisa dilakukan jika melihat besar kecilnya dampak yang terjadi akibat perbuatan pelaku. Sementara Hamzah menilai hukuman tersebut dilakukan asalkan tercantum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. "Setuju, jika sesuai dengan UU yang berlaku," kata Hamzah.
Kang Jalal melihat ada ketidaktegasan dari ketiga pasangan dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati. Tapi dari ketiganya, Hamzah-lah yang kurang tegas dalam penerapan hukuman terberat itu. Ini terlihat dari bahasa tubuh, misalnya senyum di ujung pernyataannya. Sejatinya, senyum itu bisa dikatakan sebagai ketidaksanggupan mengungkapkan kata-kata. Sementara Effendi menilai sebenarnya pernyataan hukuman mati ini lebih ditujukan terhadap di antara ketiga kandidat yang dianggap memiliki masa silam berbau pelanggaran HAM. Kendati begitu, menurut Effendi, sebaliknya mereka yang merasa terkena pertanyaan tersebut justru harus lebih tegas. "Sebenarnya tak perlu khawatir," kata Effendi.
Yang tak lebih menarik adalah ketika para kandidat menjawab persoalan mengenai pemberdayaan perempuan. Umumnya semua pasangan sepakat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, termasuk pendidikan agar setaraf dengan kaum laki-laki. Kendati begitu, ketiga pasangan sepakat itu semua juga harus melihat dari kodrat wanita sebagai kaum Hawa yakni memberikan perlindungan. Mengenai persoalan ini, Kang Jalal menilai ada beban tersendiri yang dialami Hamzah Haz dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Ini tak terlepas dari kehidupan pribadi Hamzah yang memiliki istri lebih dari seorang. "Mungkin dibenaknya, ia [Hamzah] berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tak menyukai poligami," kata Kang Jalal. Apalagi, Hamzah sempat mempersilakan pasangannya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Terlepas dari jawaban-jawaban yang menarik di atas, hasil forum diskusi menyebutkan pasangan SBY-Jusuf Kalla mendapatkan nilai tertinggi dalam keyakinan memimpin negara. Pasangan dari Partai Demokrat ini mendapatkan nilai tertinggi saat berbicara mengenai supremasi sipil dan investasi asing. Cuma, saat berbicara pelaksanaan hukuman mati. Justru pasangan Hamzah-Agum yang memperoleh nilai tertinggi. Tapi, ketiga pasangan mendapat nilai rendah saat keseriusan pemberantasan korupsi.
Menanggapi hasil ini, Kang Jalal menilai, pilihan masyarakat tak berubah-ubah. Misalnya, penilaian SBY tetap konsisten. Sejatinya, penilaian terhadap SBY tetap konsisten terlepas dari jawaban atau isu negatif yang menghantam SBY-Jusuf Kalla. Penilaian serupa juga diungkapkan Effendi. Ibarat dunia sepak bola, Effendi membayangkan apa pun hasil polling, SBY-Jusuf Kalla dipastikan akan lolos ke putaran kedua.(ORS)