Liputan6.com, Jakarta - Rangkaian pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat akan memasuki tahap berikutnya, yakni seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Setelah menghadapi tahap pendaftaran, para pelamar selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang dijadwalkan mulai 13 Juli 2026. Sebagai instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi berbasis sistem merit, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tahap seleksi kompetensi berbasis CAT akan berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel sehingga para pelamar PPPK Sekolah Rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan adil.
Advertisement
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, mengatakan penyelenggaraan seleksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024, KepmenPANRB Nomor 347 Tahun 2024, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.
“Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi, BKN telah menyiapkan 42 titik lokasi ujian, terdiri atas 35 titik lokasi BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, serta 7 titik lokasi mandiri instansi. Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 27 Juli 2026 dengan estimasi pelaksanaan selama 15 hari,” ujar dia dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).
BKN mengimbau seluruh peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat agar terus memantau informasi resmi, mempersiapkan diri dengan baik, serta hadir di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Melalui penyelenggaraan seleksi yang profesional dan berbasis teknologi, BKN berkomitmen mendukung penyediaan SDM terbaik bagi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat," ujar dia.
Mensos Usul Tambah Anggaran Rp 22,49 Triliun Buat Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027 guna memastikan program bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat tetap berjalan. Ia menyebut, pagu indikatif sebesar Rp 84,71 triliun yang diberikan masih belum mencukupi.
"Izin pimpinan, ada beberapa catatan yang penting kami kemukakan. Pagu indikatif ini mengandung 9 keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program," kata Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Gus Ipul mengatakan, pihaknya sudah melakukan efisiensi akibat keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan, anggaran operasional kantor mengalami penurunan signifikan sehingga hanya mencukupi untuk gaji dan operasional dasar.
“Yang berikutnya, tidak ada anggaran operasional bansos sama sekali. Anggaran Sekolah Rakyat masih kurang. Anggaran Pemberdayaan Sosial juga belum optimal,” ujarnya.
Anggaran Rehabilitasi
Ia juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027.
"Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal," jelas dia.
"Artinya selama 2 tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025," pungkasnya.