Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ESDM, dan Bank Indonesia (BI) untuk membahas kondisi ekonomi nasional yang terdampak situasi global.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur BI Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Mensesneg Prasetyo Hadi.
Advertisement
Dasco menyebutkan bahwa rapat ini membahas pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi terhadap masalah perekonomian nasional saat ini.
"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/6/2026).
Menurut Dasco, DEN dan BI telah memaparkan kondisi serta memberikan masukan terkait pertumbuhan ekonomi nasional.
"Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional, yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain," katanya.
Selain itu, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah solusi strategis dalam rapat koordinasi di DPR hari ini.
"Yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi," pungkas Dasco.
Rapat Satgas Mitigasi PHK Bahas Konflik Manajemen hingga Bahan Baku
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat koordinasi tingkat tinggi guna membahas langkah-langkah mitigasi terhadap potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, desk Tenaga Kerja Polri, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Andi Gani, desk Tenaga Kerja Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen kuat untuk memetakan daftar perusahaan yang tengah berada di zona merah atau berpotensi melakukan pengurangan karyawan dalam waktu dekat.
Langkah proaktif ini krusial dilakukan agar formula pencegahan yang disiapkan bisa dieksekusi secara tepat sasaran sebelum badai PHK terlanjur terjadi.
"Hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ungkap Prasetyo.
PHK Tak Selalu soal Bahan Baku, Ada Konflik Manajemen
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan sementara, faktor penyebab terjadinya badai PHK di berbagai sektor industri sangatlah kompleks. Ada perusahaan yang bahkan sudah melakukan PHK sejak beberapa tahun lalu, namun hak-hak pekerjanya belum terselesaikan dengan baik.
Selain itu, Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PHK menyebutkan bahwa indikasi pengurangan pegawai tidak selalu berkaitan erat dengan kendala suplai bahan baku industri.
"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK, dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi, suplai bahan baku seperti gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Tetapi apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," pungkas Prasetyo.