Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah membentuk tim pengadaan energi primer untuk mengawasi pasokan batu bara ke PT PLN (Persero). Langkah ini dilakukan agar persoalan pasokan yang sempat mengganggu operasional pembangkit listrik tidak kembali terulang.
Bahlil mengatakan persoalan batu bara PLN sebenarnya bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi yang dipimpinnya dalam beberapa pekan terakhir, kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit listrik mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.
Advertisement
Sementara itu, dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui pemerintah, penugasan batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) mencapai sekitar 180-190 juta ton.
“Dari jumlah itu, perusahaan yang sudah diverifikasi dan menyatakan kesediaannya memasok mencapai 160-170 juta ton,” kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, batu bara yang telah dikontrak PLN awalnya mencapai 134 juta ton. Namun, hingga tiga hari lalu jumlah kontrak telah meningkat menjadi 141 juta ton.
Menurut Bahlil, dengan kebutuhan tahunan 154 juta ton, pasokan yang sudah diamankan tersebut seharusnya masih mencukupi sehingga tidak logis jika terjadi kekhawatiran kehabisan batu bara pada pertengahan tahun.
Setelah dilakukan penelusuran, pemerintah menemukan persoalan utama berada pada ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tertentu, khususnya batu bara kalori menengah di atas 5.000 kilokalori yang dibutuhkan untuk campuran bahan bakar pembangkit.
“Masalahnya bukan semata-mata volume batu bara, tetapi jenis batu bara yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit,” ujarnya.
Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar persoalan serupa tidak terulang. Saat ini pemerintah juga menahan sebagian pasokan yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM membentuk tim pengadaan energi primer yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, dan pemangku kepentingan terkait.
Tim tersebut bertugas mengawasi proses pengadaan batu bara agar berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Saya minta seluruh pihak ikut mengawasi agar masalah seperti ini tidak muncul setiap tahun,” kata Bahlil.
Ia menegaskan keandalan pasokan listrik menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah bersama PLN akan terus memastikan pasokan energi primer tersedia dan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.
Selain persoalan pasokan bahan bakar, Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah tantangan teknis, termasuk aspek pemeliharaan pembangkit yang perlu terus diperbaiki guna menjaga keandalan layanan listrik nasional.