Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan Pemerintah Indonesia masih belum mengajukan permintaan spesifik terkait pembelian minyak dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan negaranya.
"Kami juga memerlukan informasi yang lebih spesifik dari Pemerintah Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, jenis minyak apa yang mereka perlukan, berapa jumlah minyaknya, pelabuhan mana yang akan digunakan, dan bagaimana pembayaran akan dilakukan," kata Tolchenov di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Advertisement
Dia mengatakan hal itu mungkin merupakan masalah teknis, tetapi menjadi sangat praktis dan harus dibahas dalam setiap kontrak.
"Tidak masalah minyak dan gas atau mungkin biji-bijian, susu, atau jenis makanan apa pun. Jadi, ini harus dibahas," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (17/6) menyatakan Indonesia tetap akan melanjutkan impor minyak mentah dari Rusia, meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz dibuka kembali di tengah deeskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pengadaan minyak mentah dari Rusia masih berjalan dan menjadi salah satu langkah Pemerintah untuk memperkuat cadangan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.
Langkah itu menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia.
Kerja sama PLTN
Sementara itu, terkait rencana pembangunan PLTN, Dubes Tolchenov mengatakan hingga saat ini juga masih belum ada permintaan spesifik dari Pemerintah Indonesia terkait kerja sama PLTN.
"Kami siap, tetapi tolong beri tahu kami apa yang ingin Anda bangun, di mana Anda ingin memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, jenis apa; dan kami akan siap memberi tahu Anda apa yang dapat kami lakukan dan mengusulkan kontrak khusus dan kita akan membahasnya," jelasnya.
Menurutnya, CEO Rosatom—perusahaan energi atom negara milik Rusia—Alexey Likhachev telah mengunjungi Indonesia untuk membahas secara teknis kerja sama pengembangan energi nuklir bagi pembangkit listrik, mengingat program tersebut memerlukan sejumlah regulasi khusus yang kemungkinan belum tersedia di Indonesia.
"Hanya ada sekitar tiga reaktor penelitian di sini, tetapi jika menyangkut PLTN besar, maka ukurannya berbeda, dimensinya berbeda, dan seharusnya ada beberapa peraturan khusus. Ini kompleks," jelasnya.
Tolchenov menambahkan hal itu juga harus dibahas dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Selain itu, dia menyebut perlu ditetapkan organisasi nasional yang secara resmi akan melaksanakan proyek nuklir tersebut; karena meskipun banyak pemangku kepentingan telah terlibat, hingga kini belum ada keputusan final mengenai pihak yang akan mengoperasikan proyek itu.
Tolchenov juga mengatakan bahwa menurut diskusi antara Presiden Prabowo, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Rosatom, kemungkinan fasilitas PLTN yang akan dibangun di Indonesia berjenis PLTN terapung.
Sementara itu, Kamis (18/6), Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong kerja sama pemanfaatan teknologi nuklir dengan Rusia untuk mengejar target swasembada energi nasional dalam tiga tahun ke depan.
Dalam KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia, Sugiono menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui eksplorasi berbagai opsi teknologi yang aman.
"Pengalaman luas yang dimiliki Rusia di bidang ini menjadi landasan kuat untuk membangun kerja sama," kata Sugiono dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI.