Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, membantah anggaran Rp 9,9 triliun digunakan hanya untuk membeli laptop Chromebook.
Menurutnya, narasi tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan fakta tata kelola keuangan. Nadiem menegaskan, anggaran yang digunakan untuk membeli Chromebook sebesar Rp 6,7 triliun.
Advertisement
"Jadi angka 9,9 itu bukan semuanya untuk Chromebook. 6,7 triliun yang digunakan untuk membeli laptop Chromebook. Sisanya untuk beli proyektor, modem, Wi-Fi, dan lain-lain," jelas Nadiem dalam sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).
Kemudian, Nadiem menyebut total anggaran yang digunakan dari APBN kementerian sekitar Rp 2,72 triliun. Nilai ini dibagi selama tiga tahun, sehingga yang dikeluarkan per tahun Rp 800 hingga Rp 900 miliar.
"Kalau kita bandingkan ini dengan anggaran kementerian, di mana per tahunnya anggaran kementerian itu sekitar 80-an sampai 90 triliun, anggaran untuk Chromebook di bawah kementerian saja per tahun tidak sampai 1% dari anggaran," ungkap dia.
Meski nilai anggarannya kurang dari 1 persen dari anggaran kementerian per tahun, Nadiem menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Mulai dari tim kajian teknis yang disusun secara lengkap, pendampingan Jamdatun, konsultasi KPPU, hingga audit oleh BPKP. Meski tidak terlibat dalam proses teknis tersebut, Nadiem mengaku menaruh kepercayaan besar kepada tim yang bekerja.
"Dalam proses tersebut, saya menaruh keyakinan kepada seluruh tim yang menjunjung tinggi asas transparansi dan efisiensi. Inilah dasar dari kepercayaan saya yang besar kepada mereka," jelas dia.
Klaim Hemat Anggaran
Sebelumnya, Nadiem juga menyebut pengadaan Chromebook menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 3,9 triliun.
"Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara. Setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun,” kata Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2026.
Nadiem mencatat, angka tersebut jauh di atas angka kerugian negara yang disebutkan tim jaksa, yakni Rp 2,1 triliun.
“Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara," ungkap dia.
Maka dari itu, Nadiem meyakini unsur kerugian negara telah patah dan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasusnya, seperti tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi, serta tidak ada mens rea atau niat jahat yang terbukti dalam perbuatannya.
Nadiem menegaskan, satu-satunya hal yang mungkin terjadi dalam kasusnya adalah kekeliruan investigasi yang dilakukan tim jaksa.
"Ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak termasuk saya karena adalah murni kekeliruan investigasi," tegas Nadiem.