Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kelompok lobi industri kripto mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pajak staking dan mining tanpa perubahan. Mereka menilai aturan tersebut akan memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan pajak atas imbalan kripto sekaligus mendukung keberlangsungan jaringan blockchain di AS.
Dikutip dari CoinMarketCap, Selasa (23/6/2026), dalam surat yang dikirim kepada Ketua Komite Ways and Means DPR AS, Jason Smith, dan anggota senior Partai Demokrat Richard Neal, Blockchain Association, Crypto Council for Innovation, dan The Digital Chamber meminta agar Tax Clarity for Mining and Staking Act disahkan sesuai naskah awal.
Advertisement
"Setelah bertahun-tahun ketidakpastian mengenai bagaimana imbalan dari aktivitas mining dan staking dikenakan pajak, RUU ini menawarkan kompromi yang dapat diterima para inovator sekaligus menjawab kekhawatiran yang disampaikan sejumlah anggota parlemen," tulis kelompok tersebut.
RUU tersebut bertujuan mengatasi persoalan yang selama ini dikeluhkan industri kripto terkait sistem perpajakan AS. Saat ini, imbalan yang diperoleh dari aktivitas mining dan staking dianggap sebagai penghasilan kena pajak sejak diterima.
Menurut kelompok industri kripto, kebijakan tersebut menciptakan apa yang disebut sebagai "pajak atas pendapatan semu" karena wajib pajak harus membayar pajak meski aset kripto yang diterima belum dijual atau menghasilkan uang tunai.
Penambang dan Validator Bisa Menunda Pembayaran Pajak
Melalui RUU tersebut, penambang kripto dan pelaku staking akan diberikan pilihan untuk membayar pajak saat menerima aset kripto atau ketika aset tersebut dijual.
Kelompok lobi kripto menilai mekanisme tersebut lebih adil karena tetap mengakui adanya pendapatan, tetapi tidak membebani wajib pajak sebelum mereka memperoleh keuntungan nyata dari aset yang dimiliki.
"Hal ini memastikan pendapatan tetap diakui, namun menghindari pengenaan pajak secara langsung sebelum wajib pajak dapat mengubah aset tersebut menjadi uang tunai," tulis mereka.
RUU tersebut diperkenalkan awal bulan ini menjelang sidang legislatif, tetapi hingga kini belum lolos dari Komite Ways and Means DPR AS.
Di sisi lain, anggota DPR dari Partai Demokrat, Steven Horsford, mengajukan amandemen yang membatasi penundaan pembayaran pajak atas imbalan kripto menjadi maksimal lima tahun.
Langkah tersebut mendapat penolakan dari pelaku industri. CEO Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, menilai usulan amandemen tersebut justru dapat mengganggu tujuan utama RUU.
"Amandemen tersebut akan merusak RUU ini dan hanya menghasilkan tambahan penerimaan negara yang sangat kecil," kata Kim.
Ia menambahkan bahwa industri kripto sebenarnya telah memberikan berbagai kompromi selama proses pembahasan regulasi tersebut.
Industri Perbankan Menentang
Meski mendapat dukungan dari pelaku industri kripto, RUU tersebut juga menghadapi penolakan dari sektor perbankan.
American Bankers Association (ABA) menilai aturan tersebut berpotensi memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan aset kripto dibandingkan instrumen investasi lainnya.
"Ketika sebuah perusahaan membagikan dividen, pemegang saham menerima nilai dividen tersebut dan membayar pajak pada tahun yang sama," kata ABA.
Menurut mereka, mekanisme dalam Tax Clarity for Mining and Staking Act akan bekerja sangat berbeda dan menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada aset kripto dibandingkan kelas aset lainnya.
Meski demikian, kelompok lobi kripto menegaskan bahwa membuka kembali kompromi yang telah disepakati justru berisiko menghidupkan kembali persoalan yang ingin diselesaikan oleh RUU tersebut.
RUU pajak staking dan mining ini juga melengkapi pembahasan regulasi kripto lainnya di Kongres AS, yakni PARITY Act yang diperkenalkan pada Mei lalu. Aturan tersebut menginstruksikan Internal Revenue Service (IRS) untuk mengkaji kemungkinan pemberian pengecualian pajak bagi transaksi kripto bernilai kecil.
Industri kripto telah lama mendorong adanya pembebasan pajak untuk transaksi mikro. Bursa kripto Kraken bahkan mengungkapkan bahwa pada April lalu mereka mengirimkan 56 juta formulir pajak kepada IRS, dengan hampir sepertiga di antaranya berasal dari transaksi bernilai kurang dari US$ 1 dan lebih dari 75% berasal dari transaksi di bawah US$ 50.