Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan melanjutkan program bantuan sosial pangan atau bansos pangan kepada 33,24 juta penerima. Total anggaran yang disiapkan untuk penyalurannya mencapai sekitar Rp 17,54 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar program bantuan pangan ini dilanjutkan untuk 3 bulan ke depan.
Advertisement
"Yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima, dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 17,54 triliun," ujar Menko Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (23/6/2026).
Selain bansos pangan, pemerintah pun bakal menggulirkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), untuk menjaga harga kedelai bagi para produsen tahu dan tempe.
Dalam hal ini, pemerintah bakal menyuntikan subsidi Rp 2.000 per kg kepada para pengrajin tahu dan tempe, dengan target kuota hingga 250 ribu ton.
"Kita ketahui, kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp 2.0000 per kilogram. Yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," urainya.
Berikut rincian bantuan pangan dan SPHP yang bakal digulirkan pemerintah di semester II 2026:
- Bantuan Beras 10 kg: untuk 33,24 juta penerima selama 3 bulan dimulai Juli 2026. Perkiraan anggaran Rp 17,54 triliun belum termasuk biaya operasional.
- Bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai untuk pengerajin tahu atau tempe paling tinggi Rp 2.000 per kg untuk total kuota 250 ribu ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) dengan anggaran Rp 500 miliar.
Airlangga Bocorkan Bansos Terbaru Usai Harga BBM Nonsubsidi Naik
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah sedang menyiapkan stimulus usai penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Ada bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah untuk kelompok rentan miskin.
Dia menjelaskan, salah satu kebijakan pemerintah adalah tidak menaikkan harga BBM subsidi meski BBM nonsubsidi Pertamax naik ke Rp 16.250 per liter. Keputusan menahan harga BBM Subsidi itu dinilai sebagai keberpihakan pada masyarakat.
"Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50 (biosolar)," ungkap Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.
Dia mengaku pemerintah sedang menyiapkan stimulus. Namun, bantuan dari pemerintah ini bukan menyasar kelas menengah, melainkan desil 1-4, yakni kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah kebawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang dipersiapkan," jelas dia.
Sementara itu, Airlangga memberikan contoh, stimulus bagi kelas menengah diberikan dalam bentuk magang nasional. "Kelas menengah salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni (2026)," katanya.
Airlangga sedikit memberi bocoran adanya bantuan langsung tunai (BLT), meski diakuinya penyaluran tak akan dalam bentuk tunai dan menyasar masyarakat kelas bawah. "Kalau BLT yang bukan yang di menengah tetapi yang di bawah," tandasnya.
Daya Beli Kelas Menengah Tertekan
Kepala Pusat Makroekonomi Instititute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman menilai daya beli masyarakat kelas menengah tertekan. Kelompok masyarakat yang tak mendapat subsidi ini ikut tertekan oleh peningkatan biaya- biaya harian.
Rizal melihat beberapa faktor utama yang menambah beban bagi kelas menengah, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, penyesuaian harga BBM non-subsidi, serta penyesuaian suku bunga Bank Indonesia (BI). Beban biaya BBM cukup menambah tekanan kepada kelas menengah.
"Bagi pekerja komuter yang mengonsumsi 40-60 liter per bulan, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan," ujar Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (15/6/2026).
Kemudian, biaya kredit menjadi lebih tinggi dengan adanya kenaikan BI Rate ke level 5,50 persen. Penyesuaian itu, kata dia, terjadi ketika tingkat inflasi berada di level 3,08 persen. Tekanan itu berpotensi memengaruhi daya beli secara signifikan, terutama bagi kelompok pekerja dan rumah tangga kelas menengah yang memiliki pendapatan tetap.
"Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya," jelas Rizal.
"Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan," imbuhnya.