Catatan Keberhasilan dan Kegagalan Keir Starmer sebagai PM Inggris

Salah satu pencapaian utama pemerintahan Starmer adalah lahirnya undang-undang baru yang memperkuat hak-hak pekerja.

Meski Partai Buruh membatalkan rencana memberikan hak kepada seluruh pekerja untuk menggugat pemecatan yang dianggap tidak adil sejak hari pertama bekerja, aturan baru tersebut tetap memperluas hak pekerja terkait tunjangan sakit, cuti orang tua, dan perlindungan bagi mereka yang bekerja dengan jam kerja tidak tetap.

Kongres Serikat Buruh Inggris (TUC) menyebut kebijakan itu sebagai langkah bersejarah. Namun, Partai Konservatif dan kalangan pelaku usaha menilai aturan tersebut dapat menambah beban perusahaan dan membuat perekrutan tenaga kerja menjadi lebih hati-hati.

Pemerintah juga menaikkan upah minimum nasional mulai April tahun ini. Upah minimum bagi pekerja berusia di atas 21 tahun naik dari 12,21 pound sterling menjadi 12,71 pound sterling per jam.

Kenaikan itu meningkatkan pendapatan sekitar 2,4 juta pekerja berpenghasilan rendah hingga 900 pound sterling per tahun.

Selain itu, pemerintah memperkuat perlindungan bagi penyewa rumah. Aturan baru membuat pemilik rumah tidak bisa lagi mengusir penyewa sesuka hati. Mereka harus memiliki alasan yang sah secara hukum dan mengikuti prosedur resmi.

Keberhasilan: Peran di Panggung Internasional

Starmer kerap dinilai lebih kuat dalam urusan luar negeri dibandingkan politik dalam negeri.

Setelah membangun hubungan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ia mengumumkan kesepakatan dagang yang memangkas sejumlah tarif atas mobil, aluminium, dan baja. Pemerintah mengklaim langkah itu membantu melindungi ribuan lapangan kerja di Inggris.

Meski hubungan keduanya sempat memburuk karena perbedaan sikap terkait konflik Iran, keputusan Starmer untuk tidak mendukung serangan awal AS dan Israel dinilai sejalan dengan pandangan banyak pemilih Inggris.

Dalam isu Ukraina, Starmer tetap konsisten memberikan dukungan dan berupaya membawa Inggris ikut berkontribusi dalam program pemulihan yang didukung Uni Eropa.

Ia juga berusaha memperbaiki hubungan Inggris dengan Uni Eropa setelah Brexit. Starmer secara terbuka menyebut keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai langkah yang merugikan dan mendorong kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan, keamanan, energi, dan ekonomi.

Starmer menyebut salah satu kebijakan yang paling ia banggakan adalah penghapusan aturan yang membatasi tunjangan hanya untuk dua anak dalam satu keluarga.

Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat membantu mengangkat sekitar setengah juta anak keluar dari kemiskinan.

Pemerintah juga membuka 1.000 pusat layanan keluarga baru serta menerapkan sepenuhnya program penitipan anak gratis selama 30 jam per minggu bagi keluarga yang memenuhi syarat.

Kebijakan itu diperkirakan dapat menghemat biaya keluarga hingga 8.000 pound sterling per anak setiap tahun.

Selain itu, pemerintah mulai menyediakan sarapan gratis bagi seluruh murid sekolah dasar, memperluas layanan kesehatan gigi anak, dan menjalankan program menyikat gigi di sekolah bagi anak usia dini.

Pemerintah juga mulai menangani berbagai persoalan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas yang selama bertahun-tahun menjadi masalah besar di Inggris.

Keberhasilan: Menurunkan Angka Imigrasi

Pada Mei tahun lalu, Starmer berjanji akan menurunkan jumlah pendatang ke Inggris secara signifikan.

Dalam setahun terakhir, jumlah pendatang bersih ke Inggris turun 48 persen, permohonan suaka turun 12 persen, dan jumlah migran yang tiba menggunakan perahu kecil turun 41 persen.

Namun, para ekonom memperingatkan bahwa penurunan yang terlalu tajam juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian karena mengurangi jumlah tenaga kerja dan penduduk usia produktif.

Keberhasilan: Beberapa Capaian Ekonomi

Kinerja ekonomi selama masa Starmer masih menjadi bahan perdebatan.

Meski demikian, inflasi sempat menurun pada awal tahun dan biaya yang harus dibayar pemerintah untuk berutang turun ke level terendah dalam tiga tahun.

Pemerintah juga membentuk dana investasi negara senilai 7,3 miliar pound sterling untuk menarik investasi swasta ke proyek infrastruktur dan industri ramah lingkungan.

Selain itu, Menteri Keuangan Rachel Reeves mengubah aturan keuangan pemerintah agar lebih banyak dana dapat digunakan untuk pembangunan. Langkah ini membuka investasi baru senilai 113 miliar pound sterling untuk berbagai proyek, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir, jalur kereta api, perumahan, sekolah, dan penjara.

Salah satu keputusan paling tidak populer dari pemerintahan Starmer adalah pencabutan tunjangan bahan bakar musim dingin bagi sebagian besar pensiunan.

Kebijakan tersebut menuai kritik luas dari publik maupun anggota Partai Buruh sendiri.

Pemerintah bertahan dengan keputusan itu selama berbulan-bulan sebelum akhirnya membatalkannya setelah mengalami kekalahan besar dalam pemilihan daerah.

Bahkan setahun kemudian, isu tersebut masih sering dikeluhkan pemilih saat kampanye.

Kegagalan: Reformasi Bantuan Sosial yang Berantakan

Pemerintah juga menghadapi masalah besar ketika mencoba mengubah sistem bantuan sosial.

Menteri Tenaga Kerja dan Pensiun Liz Kendall mengusulkan pengurangan tunjangan bagi penyandang disabilitas dengan alasan dapat menghemat anggaran dan mendorong lebih banyak orang untuk bekerja.

Namun, rencana tersebut langsung mendapat penolakan dari anggota Partai Buruh sendiri.

Perdebatan berlangsung sengit dan akhirnya pemerintah terpaksa membatalkan sebagian besar rencananya. Peristiwa itu dianggap merusak wibawa politik Starmer.

Dalam kampanye Pemilu 2024, Partai Buruh berjanji tidak akan menaikkan sejumlah pajak utama.

Namun, pemerintahan Starmer kemudian menaikkan iuran jaminan sosial yang harus dibayar perusahaan untuk menambah pemasukan negara.

Para pengkritik menilai kebijakan itu membebani dunia usaha dan berpotensi mengurangi lapangan kerja.

Di saat yang sama, berbagai lembaga ekonomi menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Inggris untuk tahun 2026, menunjukkan bahwa upaya pemerintah mendorong pertumbuhan belum memberikan hasil sesuai harapan.

Kegagalan: Terlalu Banyak U-Turn

Salah satu kritik terbesar terhadap Starmer adalah terlalu sering mengubah kebijakan setelah mendapat tekanan politik.

Selain membatalkan rencana pemotongan tunjangan dan pencabutan tunjangan musim dingin, pemerintah juga melonggarkan rencana kenaikan pajak warisan untuk petani.

Starmer juga memangkas anggaran bantuan luar negeri meski sebelumnya berjanji akan meningkatkannya kembali.

Dalam isu eksploitasi seksual anak, ia awalnya menolak penyelidikan nasional sebelum akhirnya mendukung langkah tersebut.

Pemerintah juga membatalkan rencana menunda sejumlah pemilihan daerah setelah muncul ancaman gugatan hukum.

Saat ditanya mengenai berbagai perubahan arah itu, Starmer menyebut dirinya seorang pragmatis yang mengutamakan akal sehat.

Skandal yang melibatkan Peter Mandelson menjadi salah satu masalah politik yang terus menghantui pemerintahan Starmer.

Mandelson dicopot dari jabatannya sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat setelah muncul pertanyaan mengenai hubungannya dengan Jeffrey Epstein, terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Kasus tersebut memicu pengunduran diri sejumlah pejabat penting dan memaksa pemerintah membuka berbagai dokumen internal kepada publik.

Investigasi media kemudian mengungkap bahwa Mandelson tetap mendapat jabatan meski gagal lolos pemeriksaan keamanan yang biasanya diwajibkan untuk posisi sensitif.

Dokumen yang dirilis belakangan juga menunjukkan ia telah menerima informasi rahasia pemerintah sebelum proses pemeriksaan selesai.

Skandal tersebut semakin memalukan karena turut mengungkap kritik internal terhadap kepemimpinan Starmer.

Sejumlah dokumen terkait kasus itu masih akan dipublikasikan dan berpotensi menimbulkan masalah baru bagi penerusnya.