Liputan6.com, Washington D.C - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance melontarkan kritik keras kepada para pejabat Israel yang mengecam perjanjian damai antara Washington dan Teheran. Vance mengingatkan bahwa sistem pertahanan Israel selama ini sangat bergantung pada dukungan militer yang dibiayai oleh pembayar pajak Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan Vance saat menanggapi kritik sejumlah anggota kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap nota kesepahaman (MoU) AS-Iran yang diteken pekan ini untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.
Advertisement
"Pesan saya kepada mereka ada dua. Pertama, Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang masih bersimpati kepada Israel saat ini," kata Vance dalam konferensi pers di Gedung Putih, dikutip dari The Guardian, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai para pejabat Israel tidak seharusnya menyerang pemerintahan Trump yang selama ini menjadi sekutu terkuat negara tersebut.
"Kalau saya menjadi anggota kabinet Israel, saya tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang tersisa di dunia," ujarnya.
Vance kemudian mengingatkan besarnya kontribusi Amerika Serikat terhadap kemampuan pertahanan Israel. Menurutnya, sekitar dua pertiga sistem persenjataan yang melindungi Israel dibangun oleh Amerika Serikat dan dibiayai menggunakan uang pajak warga AS.
"Saya akan mengingatkan mereka bahwa dua pertiga senjata pertahanan yang melindungi Israel dibuat oleh tangan Amerika dan dibayar dengan uang pajak Amerika," kata Vance.
USD 4 Miliar dari AS ke Israel
Amerika Serikat diketahui memberikan bantuan militer sekitar USD 4 miliar per tahun kepada Israel. Kedua negara juga tengah merundingkan paket bantuan pertahanan baru.
Menurut Vance, persoalan terbesar Israel bukanlah Presiden Donald Trump, melainkan tantangan keamanan yang dihadapi negara itu sendiri.
"Siapa pun di Israel yang menganggap masalah terbesar mereka adalah Presiden Amerika Serikat perlu bangun dan melihat kenyataan yang sedang dihadapi negaranya," ujarnya.
Pernyataan Vance muncul setelah sejumlah pejabat Israel mengkritik keras kesepakatan damai AS-Iran. Mereka menilai perjanjian tersebut tidak cukup menekan program rudal balistik dan nuklir Iran, sekaligus membatasi operasi militer Israel terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon.
Sejumlah pejabat senior Israel bahkan menyatakan ketentuan dalam MoU dinilai merugikan kepentingan keamanan negaranya. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan meski perjanjian menyerukan penghentian konflik di berbagai front.
Di tengah memanasnya hubungan kedua sekutu tersebut, Presiden Donald Trump meminta seluruh pihak di Timur Tengah menghormati gencatan senjata dan memberi ruang bagi proses negosiasi lanjutan.
"Kami mengharapkan gencatan senjata penuh di semua lini, termasuk Lebanon, Hizbullah, dan Israel," tulis Trump melalui media sosial Truth Social.