Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) kembali mendesak pemerintah segera merealisasikan program subsidi kedelai bagi pengrajin tempe dan tahu. Desakan itu muncul di tengah lonjakan biaya produksi yang dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha para pengrajin .
Sekretaris Jenderal Gakoptindo Wibowo Nurcahyo mengatakan kondisi saat ini sudah semakin memberatkan pelaku usaha tempe dan tahu. Karena itu, pihaknya menagih komitmen pemerintah untuk menjalankan program subsidi yang sebelumnya telah dibahas lintas kementerian.
Advertisement
“Kondisi ini memberatkan perajin tempe tahu. Kami menagih janji pemerintah,” kata Wibowo kepada Liputan6.com, Kamis (17/6/2026).
Menurut dia, pembahasan mengenai subsidi kedelai sebenarnya telah dilakukan dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Namun hingga kini program tersebut belum juga berjalan.
“Hal ini sudah dirapatkan lintas kementerian. Tinggal pelaksanaan, tapi ada yang menghambat ini terealisasikan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Gakoptindo telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk meminta percepatan realisasi program sekaligus menyerahkan data calon penerima subsidi yang telah diverifikasi.
Dalam surat tersebut, Gakoptindo menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan dan keberlangsungan usaha mikro serta kecil. Gakoptindo itu juga menegaskan bahwa data yang disampaikan telah dihimpun melalui jaringan koperasi primer dan pusat koperasi produsen tempe tahu di berbagai daerah.
Data yang diserahkan mencakup jumlah perajin, kapasitas produksi, hingga kebutuhan kedelai yang digunakan dalam proses produksi. Gakoptindo juga memastikan seluruh data telah disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena pelaksanaan program nantinya berada di bawah pengawasan pemerintah dan instansi terkait.
Percepatan Subsidi Kedelai
Dorongan percepatan subsidi kedelai itu tidak lepas dari meningkatnya tekanan biaya yang dihadapi perajin sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data Gakoptindo, harga BBM Pertamax naik dari Rp 12.350 per liter pada Januari menjadi Rp 16.250 per liter pada Juni 2026 atau melonjak 31,58%.
Kenaikan lebih tinggi terjadi pada plastik kemasan berbahan polyethylene (PE), dari Rp 35.000 per kilogram menjadi Rp 55.000 per kilogram, atau meningkat 57,14%. Sementara ongkos angkutan truk 1 ton untuk jarak menengah naik dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.800.000 per perjalanan, atau bertambah 20%.
Dampaknya terasa langsung pada usaha tempe dan tahu skala kecil. Untuk kebutuhan BBM 100 liter, biaya operasional meningkat Rp 390.000 menjadi Rp 1.625.000. Biaya plastik kemasan 50 kilogram bertambah Rp 1.000.000 menjadi Rp 2.750.000, sedangkan ongkos angkutan untuk 10 kali perjalanan naik Rp 3.000.000 menjadi Rp 18.000.000.
Secara keseluruhan, total biaya operasional usaha tempe dan tahu skala kecil meningkat dari Rp 17.985.000 pada Januari menjadi Rp 22.375.000 pada Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp 4.390.000 atau sekitar 24,4%.
Gakoptindo mencatat rata-rata kenaikan beban biaya pendukung mencapai 36,24%. Kondisi tersebut menyebabkan margin keuntungan perajin semakin menipis karena harga jual sulit dinaikkan mengikuti lonjakan biaya produksi.
Selain itu, sebagian pelaku usaha terpaksa mengurangi ukuran produk untuk mempertahankan harga jual. Kenaikan biaya juga berpotensi menekan kapasitas produksi, meningkatkan kebutuhan modal kerja, menurunkan daya saing produk lokal, hingga memicu risiko penghentian usaha, terutama bagi pengrajin skala kecil.
Karena itu, Gakoptindo menilai subsidi kedelai menjadi langkah penting untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha pengrajin sekaligus mendukung stabilitas harga pangan nasional.
Organisasi tersebut berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil pembahasan lintas kementerian yang telah dilakukan sebelumnya agar program dapat segera dirasakan oleh para pelaku usaha di lapangan.
Subsidi Kedelai
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk alokasi tahap pertama sebanyak 250.000 ton. Kebijakan ini diambil untuk meredam dampak kenaikan harga kedelai impor akibat penguatan dolar Amerika Serikat yang telah menembus Rp 18.000 per dolar AS.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan subsidi tersebut merupakan arahan Presiden guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Penyaluran subsidi akan dilakukan melalui Perum Bulog, sementara mekanisme pelaksanaannya masih disiapkan oleh pemerintah.
“Nah oleh karena itu tadi kita putuskan disubsidi Rp 2.000 per kilogram. Pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog," ujarnya usai melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Zulhas, tindak lanjut kebijakan tersebut akan diproses oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan dan telah dilaporkan kepada Presiden. Bulog juga telah ditugaskan untuk mengatur teknis penyaluran subsidi di lapangan.