Liputan6.com, Jakarta - Proses penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diklaim menjadi lebih mudah setelah hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kehadiran lembaga tersebut membuat pengelolaan perusahaan pelat merah lebih terkonsolidasi dalam satu struktur.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan Danantara memiliki karakteristik berbeda dibanding sovereign wealth fund (SWF) pada umumnya. Menurut dia, Danantara dibangun dengan basis perusahaan milik negara atau state-owned enterprise sehingga memungkinkan konsolidasi antar-BUMN.
Advertisement
"Di Indonesia Danantara itu bedanya adalah kita state owned enterprise base Sovereign Wealth Fund, yaitu Sovereign Wealth Fund yang dibangun berdasarkan kepada state owned enterprise, konsolidasi daripada BUMN-BUMN," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival 2026, dikutip Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, model pengelolaan tersebut membuat proses pengawasan dan perbaikan perusahaan negara menjadi lebih efektif dibanding sebelumnya. Pasalnya, banyak BUMN selama ini berjalan sendiri tanpa sistem yang saling terintegrasi.
"Nah dengan disatukannya terkonsolidasi menyebabkan mudah bagi kita dalam pengelolaan BUMN-BUMN kita. Jadi sekarang itu antara Bank Mandiri, Bank BRI kemudian juga Krakatau Steel, Garuda, Pertamina, PLN itu menjadi satu holding company," jelasnya.
"Dengan satu holding company sekarang itu mudah bagi kita untuk melakukan proses penyehatan daripada perusahaan-perusahaan kita," sambung Dony.
PT INTI Masuk Radar Penutupan
Sebelumnya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI masuk dalam radar pembubaran perusahaan pelat merah. Faktor kondisi keuangan dan masalah tata kelola menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut.
Dony menyoroti sejumlah BUMN yang dinilai menghadapi persoalan serius akibat pengelolaan yang kurang optimal.
"Dulu banyak BUMN-BUMN terkenal kalau di Bandung itu ada PT Inti yang kita sangat terkenal sekarang menghadapi persoalan mungkin akan kita tutup juga," kata Dony.
Saat ini, BP BUMN bersama Danantara diketahui tengah melakukan penyederhanaan jumlah BUMN hingga tersisa sekitar 250 entitas. Perusahaan yang tidak masuk kategori bisnis inti maupun sektor strategis berpotensi terkena evaluasi lebih lanjut.
BUMN Dulu Dinilai Berjalan Sendiri-Sendiri
Selain PT INTI, Dony juga menyinggung persoalan yang dihadapi sejumlah BUMN lain seperti Djakarta Lloyd dan Krakatau Steel yang mengalami tekanan dari sisi keuangan.
Menurut dia, sebelum adanya Danantara, tidak ada mekanisme yang memungkinkan BUMN saling mendukung untuk membantu perusahaan yang mengalami masalah.
"Karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dan BUMN lain menyebabkan sulit untuk kita melakukan perbaikan," katanya.
Ia menambahkan, Kementerian BUMN sebelumnya hanya memiliki fungsi pengelolaan dan bukan sebagai pemilik langsung perusahaan negara.
"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri ini yang banyak orang tidak tahu sebetulnya Kementerian BUMN itu tidak memiliki, bukan pemilik daripada BUMN tetapi Kementerian BUMN hanya punya kuasa kelola," ujarnya.
"Kemudian akibat daripada pengelolaan yang tidak terintegrasi satu sama lain itu, kemudian banyak BUMN-BUMN kita yang menghadapi permasalahan tidak bisa dibantu tidak bisa diselamatkan," imbuh Dony.