Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 305,5 triliun hingga 30 April 2026, atau setara 36,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.
“Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar Rp 305,5 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
Advertisement
Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN sebesar Rp 143,1 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran hingga akhir April 2026 mencapai Rp 298,5 triliun, atau 43,3 persen dari target APBN sebesar Rp 689,1 triliun.
Kementerian Keuangan menegaskan, kinerja pembiayaan anggaran masih berjalan sesuai desain APBN (on-track) serta mendukung pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel. Secara keseluruhan, pembiayaan APBN 2026 juga disebut dikelola secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan.
Sebagai catatan, defisit APBN hingga 30 April 2026 turun menjadi 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp 164,4 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara tumbuh 13,3 persen dengan realisasi mencapai Rp 918,4 triliun, atau 29,1 persen dari target APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun. Di sisi belanja, realisasi tercatat meningkat signifikan 34,3 persen menjadi Rp 1.082,8 triliun, setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Adapun keseimbangan primer berbalik surplus setelah defisit, dengan nilai mencapai Rp 28 triliun. Surplus tersebut menunjukkan kondisi fiskal masih cukup kuat untuk menopang pengelolaan pendapatan, belanja, dan utang pemerintah.
Utang Pemerintah Hampir Tembus Rp 10.000 Triliun, Ini Kata Menkeu Purbaya
Sebelumnya, utang pemerintah tercatat hampir menembus Rp 10.000 triliun, tepatnya mencapai Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026. Nilai tersebut meningkat Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi pada akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah masih dalam kategori aman. Menurut dia, hal itu tercermin dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 40,75%, atau masih jauh di bawah ambang batas 60%.
"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lu nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Purbaya juga menyebut rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur.
"Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang," ungkap Purbaya.
"Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" pungkas Purbaya.
Purbaya Buka Suara Soal Rasio Utang RI: Kita Masih Paling Jago di ASEAN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban menohok merespons anggapan pemerintah kerap tarik utang. Menurutnya, rasio utang RI masih lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya.
Dia menanggapi adanya pandangan kalau negara kerap mengambil utang. Namun, kata dia, utang produktif dan terukur diperlukan untuk ekspansi, layaknya perusahaan.
"Jadi begini, orang bilang kok negara utang. Cuma kalau sama dengan perusahaan, kalau mau ekspansi, kalau dia punya prospek yang bagus, dia pasti utang. Yang penting adalah acuan-acuan yang menunjukkan bahwa utang itu berkesinambungan, masih kita turuti," tutur Purbaya seperti dikutip dari wawancara Pemimpin Redaksi Emtek Media Retno Pinasti dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Minggu (10/5/2026).
Pada konteks fiskal, misalnya, paling ketatnya diatur defisit anggaran 3 persen dengan rasio utang 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Kita di bawah 3 persen defisitnya dan rasio utang ke PDB-nya masih sekitar 40 persen," tegasnya.
Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara saja misalnya, Purbaya mengatakam kinerja RI masih lebih baik dari sisi rasio utang. Beberapa negara yang tumbuh cepat bahkan memiliki ruang defisit dan rasio utang lebih lebar.
"Di sini aja, di ASEAN saja kita masih paling jago, apalagi di dunia. Singapura saja rasio utang ke PDB-nya hampir 180 persen. Kita lebih jago dari mereka. India, pertumbuhannya lebih cepat dari kita, tapi rasio defisitnya ke PDB 4 persen lebih, tahun sebelumnya malah 8 persen," jelas dia.