Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Rabu, 20 Mei 2026 untuk menyampaikan paparan mengenai kerangka ekonomi makro serta kebijakan fiskal.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan sejumlah pesan penting dalam pidatonya.
Advertisement
Menurut Purbaya, pesan-pesan tersebut termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang akan dipaparkan langsung oleh Prabowo.
"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
Purbaya juga menyebut kehadiran Prabowo untuk menyampaikan langsung KEM-PPKF di DPR menjadi yang pertama dalam sejarah.Ia menilai tidak ada alasan khusus di balik keputusan tersebut, selain keinginan Presiden untuk menyampaikan langsung sejumlah pesan penting kepada publik dan parlemen.
"Enggak ada. Bebas, enggak ada hukumnya? Saya pikir enggak ada undang-undangnya. Kebetulan Presiden mau ngomong, ya enggak apa-apa. Saya senang. Kenapa? Gue enggak ngomong," pungkas Purbaya.
Purbaya Tepis Anggapan Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dipicu Belanja Negara
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 hanya ditopang oleh belanja pemerintah. Dia menuturkan, perhitungan tersebut keliru karena kontribusi terbesar justru berasal dari konsumsi masyarakat dan investasi.
“Jadi kita pertumbuhan di Q1 2026 5,61. Analis bilang bahaya karena tumbuhnya didukung oleh belanja pemerintah aja. Saya sudah bilang di satu tv, itungnya ga begitu, kalau 5,61 persen berasal dari mana, Anda kalikan pertumbuhan kali pangsanya,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
Ia merinci, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari belanja masyarakat sebesar 2,9%, investasi sebesar 1,7%, dan sekitar 1,3% dari belanja pemerintah. Dengan komposisi tersebut, menurut dia, tudingan pertumbuhan hanya ditopang pemerintah tidak berdasar.
“Jadi ketika ada yang bilang oh bahaya karena pertumbuhan hanya didukung belanja pemerintah, ternyata salah bacanya,” tutur Purbaya.
Purbaya menambahkan, pertumbuhan konsumsi masyarakat yang mencapai sekitar 5,5% juga menjadi indikator daya beli masyarakat tetap terjaga dan masih menjadi pondasi utama ekonomi nasional.
Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Kuartal I 2026, Tertinggi sejak 2021
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 secara kuartalan jadi salah satu yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan pada periode sama pada kuartal I, ekonomi Indonesia Januari-Maret 2026 tumbuh jadi yang terbesar sejak 2021.
"Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulanan secara tahunan, ini adalah yang tertinggi sejak kuartal 2 2021," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa, 5 Mei 2026.
Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 melesat 7,08 persen, setelah mengalami kontraksi panjang pada masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
"Sekarang kalau kita perhatikan di triwulan I 2026, ekonomi 5,61 persen tumbuhnya paling tinggi. Di triwulan I kalau dilihat dari 2021-2026 belum pernah yang melebihi 5,61 persen," imbuh Amalia.
"Pernah waktu itu yang kuartal 3 2023 itu 5,73 persen. Kalau dibandingkan dengan kuartal 1 sebelum-sebelumnya, ini relatif sangat baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya," dia menekankan.
Adapun pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (kuartal I 2025), yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (YoY).
Meskipun secara tahunan tumbuh positif, tetapi BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia secara triwulanan (qtq) tercatat kontraksi sebesar 0,77 persen.