Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tim riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan temuan permasalahan terkait uji kendaraan bermotor atau KIR di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ahok menerima informasi tersebut setelah bertemu dengan 9 anggota tim riset KPK.
"Ada temuan. Hasil temuan mereka soal dinas. Transportasi, soal perhubungan, soal jalan. Soal KIR (uji kendaraan bermotor) nggak bener. Ini kan bagian risetnya KPK," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Menurut Ahok, ketidakberesan uji KIR itu bisa dilihat pada armada Metromini yang beroperasi di Ibukota. Metromini dengan kondisi fisik yang kurang baik, seperti asap knalpot yang berwarna hitam, tetapi dapat beroperasi, disinyalir ada ketidakberasan dalam uji kelaikannya.
Kemudian mengenai buku panduan KIR. Menurut Ahok, Pemrov DKI tidak punya data pasti mengenai jumlah buku KIR yang diterbitkan sebagai panduan uji kelaikan bagi kendaraan bermotor dan keasliannya. Sebab, sistem yang digunakan Dinas Perhubungan saat ini masih secara manual sehingga pemantauan mengenai KIR sulit dilakukan.
"Apakah kita tahu berapa buku KIR yang diterbitkan oleh Dishub? Nggak tahu. Tapi yang dipegang sama orang itu (perusahaan angkutan umum) asli? Asli. Jadi siapa yang tanda tangan, siapa yang terbitkan? Kita nggak ada data karena belum online," ujarnya.
Tak hanya soal KIR, tim riset KPK juga menyoroti terlalu mudahnya pengurusan akte lahir kendaraan di DKI. Ini menjadi pertanyaan bagi KPK.
"Ini ada salah dalam sinkronisasi data. Kita sudah kerjasama dengan Polda sehingga data yang ada sama kita dan di Samsat itu sama. Sekarang datanya nggak sama. Ini mesti disinkronkan. Kita minta KPK masuk untuk lihat," ungkap Ahok. (Eks/Ism)
"Ada temuan. Hasil temuan mereka soal dinas. Transportasi, soal perhubungan, soal jalan. Soal KIR (uji kendaraan bermotor) nggak bener. Ini kan bagian risetnya KPK," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Menurut Ahok, ketidakberesan uji KIR itu bisa dilihat pada armada Metromini yang beroperasi di Ibukota. Metromini dengan kondisi fisik yang kurang baik, seperti asap knalpot yang berwarna hitam, tetapi dapat beroperasi, disinyalir ada ketidakberasan dalam uji kelaikannya.
Kemudian mengenai buku panduan KIR. Menurut Ahok, Pemrov DKI tidak punya data pasti mengenai jumlah buku KIR yang diterbitkan sebagai panduan uji kelaikan bagi kendaraan bermotor dan keasliannya. Sebab, sistem yang digunakan Dinas Perhubungan saat ini masih secara manual sehingga pemantauan mengenai KIR sulit dilakukan.
"Apakah kita tahu berapa buku KIR yang diterbitkan oleh Dishub? Nggak tahu. Tapi yang dipegang sama orang itu (perusahaan angkutan umum) asli? Asli. Jadi siapa yang tanda tangan, siapa yang terbitkan? Kita nggak ada data karena belum online," ujarnya.
Tak hanya soal KIR, tim riset KPK juga menyoroti terlalu mudahnya pengurusan akte lahir kendaraan di DKI. Ini menjadi pertanyaan bagi KPK.
"Ini ada salah dalam sinkronisasi data. Kita sudah kerjasama dengan Polda sehingga data yang ada sama kita dan di Samsat itu sama. Sekarang datanya nggak sama. Ini mesti disinkronkan. Kita minta KPK masuk untuk lihat," ungkap Ahok. (Eks/Ism)