Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/5/2026) kembali menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar USD 100 juta yang akan disalurkan langsung kepada rakyat Kuba, sembari mendesak reformasi sistem komunis di negara itu dan mengkritik pemerintahnya karena diduga menolak tawaran bantuan sebelumnya.
"AS terus mengupayakan reformasi yang berarti terhadap sistem komunis Kuba, yang hanya memperkaya kalangan elite dan membuat rakyat Kuba hidup dalam kemiskinan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Tommy Pigott seperti dikutip dari kantor berita Anadolu.
Advertisement
Pernyataan itu menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio — yang juga merupakan putra imigran asal pulau tersebut — sebelumnya telah menyampaikan sejumlah tawaran secara tertutup kepada pemerintah Kuba, termasuk dukungan untuk penyediaan layanan internet satelit gratis berkecepatan tinggi dan bantuan kemanusiaan guna membantu warga Kuba yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Menurut Kementerian Luar Negeri AS, otoritas Kuba menolak mengizinkan AS menyalurkan bantuan tersebut.
"Hari ini, kementerian luar negeri secara terbuka kembali menegaskan tawaran murah hati AS untuk memberikan tambahan bantuan kemanusiaan langsung sebesar USD 100 juta kepada rakyat Kuba yang akan disalurkan bekerja sama dengan Gereja Katolik dan organisasi kemanusiaan independen terpercaya lainnya," tutur Pigott.
Pernyataan itu menambahkan bahwa tidak akan disalurkan melalui institusi negara Kuba.
"Keputusan berada di tangan rezim Kuba untuk menerima tawaran bantuan kami atau menolak bantuan penting yang dapat menyelamatkan nyawa, dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat Kuba karena menghalangi bantuan penting tersebut," tambah pernyataan itu.
Melalui platform media sosial X pada Selasa (12/5), Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla membantah adanya tawaran bantuan dari AS. Ia menyebutnya sebagai dongeng dan kebohongan USD 100 juta dolar AS.
Kuba saat ini menghadapi krisis bahan bakar di tengah embargo minyak AS yang diberlakukan pada 30 Januari dan pemadaman listrik yang meluas.
Presiden AS Donald Trump berulang kali mengatakan bahwa Kuba adalah "target berikutnya" setelah operasi militer terhadap Iran dan bahwa negara kepulauan Karibia tersebut akan “segera runtuh”.
Retorika Trump terhadap Kuba juga belakangan semakin meningkat, termasuk unggahan ulang di Truth Social yang menyiratkan bahwa ia akan mengunjungi "Havana yang bebas" sebelum meninggalkan jabatannya.