Proyek transportasi massal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) dianggap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama serupa dengan Kereta Rel Listrik (KRL). Maka dari itu ia pun menilai PT MRT juga tidak diperlukan, karena seharusnya dapat dikelola PT KAI.
Menurut mantan bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu, sewaktu pembagian beban investasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta pemerintah pusat menanggung lebih banyak. Tetapi pada akhirnya Pemprov DKI menanggung sebesar 51 persen dan pemerintah pusat 49 persen.
Hal tersebut, jelas Ahok, merupakan permintaan Jokowi secara tersirat agar proyek MRT dikerjakan pemerintah pusat jika beban investasi pusat lebih banyak.
"Kalau saya sendiri mah nggak mau. Makanya Pak Jokowi kemarin kan ngomong tersirat. Kalau pusat mau ambil, BUMD 80-90 persen pasti dikasih. Pusat bilang kalau ambil (proyek) BUMD 51 persen bukan BUMD lagi dong. Makanya pusat bantu 49, kita 51 nanggungnya," ujar Ahok di Balaikota, Rabu (24/7/2013).
Dari awal, sambung Ahok, dirinya merasa tidak perlu ada PT MRT. Menurutnya, pemerintah pusat bisa memberi kewenangan kepada PT KAI untuk membangun satu jalur loopline lagi di utara, selatan, timur, dan barat, kemudian disambungkan.
KRL di 4 jalur tersebut hanya tinggal berganti nama menjadi MRT apabila pemerintah pusat tidak ingin menyebutnya KRL Jabodetabek. Namun, ia membantah jika Pemprov DKI dikatakan tidak ikhlas membangun MRT.
"Bukan nggak ikhlas. Bicara mengenai transportasi massal harus ada kereta api. Kereta api merupakan transportasi massal yang terbaik. Ya sudah bagi saya yang penting ada kereta api," jelas Ahok. (Mut/Ism)
Menurut mantan bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu, sewaktu pembagian beban investasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta pemerintah pusat menanggung lebih banyak. Tetapi pada akhirnya Pemprov DKI menanggung sebesar 51 persen dan pemerintah pusat 49 persen.
Hal tersebut, jelas Ahok, merupakan permintaan Jokowi secara tersirat agar proyek MRT dikerjakan pemerintah pusat jika beban investasi pusat lebih banyak.
"Kalau saya sendiri mah nggak mau. Makanya Pak Jokowi kemarin kan ngomong tersirat. Kalau pusat mau ambil, BUMD 80-90 persen pasti dikasih. Pusat bilang kalau ambil (proyek) BUMD 51 persen bukan BUMD lagi dong. Makanya pusat bantu 49, kita 51 nanggungnya," ujar Ahok di Balaikota, Rabu (24/7/2013).
Dari awal, sambung Ahok, dirinya merasa tidak perlu ada PT MRT. Menurutnya, pemerintah pusat bisa memberi kewenangan kepada PT KAI untuk membangun satu jalur loopline lagi di utara, selatan, timur, dan barat, kemudian disambungkan.
KRL di 4 jalur tersebut hanya tinggal berganti nama menjadi MRT apabila pemerintah pusat tidak ingin menyebutnya KRL Jabodetabek. Namun, ia membantah jika Pemprov DKI dikatakan tidak ikhlas membangun MRT.
"Bukan nggak ikhlas. Bicara mengenai transportasi massal harus ada kereta api. Kereta api merupakan transportasi massal yang terbaik. Ya sudah bagi saya yang penting ada kereta api," jelas Ahok. (Mut/Ism)
