Liputan6.com, Islamabad - Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dinilai berhasil memanfaatkan peran negaranya dalam upaya menengahi perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk memperkuat pengaruh militer di panggung politik maupun diplomasi Pakistan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Munir menjadi tokoh utama dalam komunikasi antara Washington dan Teheran. Ia disebut melakukan perjalanan ke Iran untuk bertemu para pemimpin negara itu, sekaligus mempertahankan jalur komunikasi langsung dengan Presiden AS Donald Trump selama proses negosiasi yang berlangsung sejak April hingga Juni 2026.
Advertisement
Meski belum ada kepastian mengenai seberapa besar kontribusi Pakistan terhadap tercapainya kesepakatan AS-Iran, sejumlah pengamat menilai keterlibatan tersebut telah meningkatkan posisi Munir sebagai aktor diplomatik utama Pakistan, bahkan melampaui peran pemerintahan sipil yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif.
Pandangan tersebut juga mengemuka saat Wakil Presiden AS JD Vance menyebut Munir sebagai tokoh Pakistan yang paling sering berhubungan dengannya selama proses diplomasi, bukan Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dikutip dari laman RSAA.org.
Dominasi Militer Tanpa Kudeta
Penguatan posisi Munir disebut berbeda dengan pola sejarah politik Pakistan yang selama puluhan tahun diwarnai kudeta militer.
Sejak merdeka pada 1947, Pakistan telah mengalami tiga kudeta militer, yakni pada 1958, 1977, dan 1999. Namun, setelah Munir menjabat Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2022, ia dinilai memilih memperkuat dominasi militer melalui perubahan institusi dan konstitusi, bukan melalui pengambilalihan kekuasaan secara langsung.
Militer Pakistan selama ini memang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri, terutama karena rivalitas berkepanjangan dengan India. Kondisi tersebut membuat militer memiliki ruang yang luas dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara mitra.
Hubungan erat dengan Amerika Serikat juga telah berlangsung sejak era Perang Dingin. Washington pernah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Pakistan sebagai imbalan atas kerja sama strategis, pola yang kemudian berlanjut dalam perang melawan terorisme pascaserangan 11 September 2001.
Perluas Pengaruh ke Lembaga Sipil
Di dalam negeri, pengaruh militer disebut terus meluas ke berbagai lembaga sipil.
Sejumlah posisi strategis, termasuk di Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), badan antariksa nasional, hingga lembaga administrasi kependudukan, diisi oleh personel militer.
Pada 2023, pemerintah juga membentuk Dewan Fasilitasi Investasi Khusus (Special Investment Facilitation Council/SIFC) untuk menarik investasi asing. Meski berada di bawah kewenangan pemerintah sipil, separuh posisi penting di lembaga tersebut ditempati pejabat militer, termasuk jabatan koordinator nasional.
Tak lama setelah dibentuk, dewan tersebut mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan Pakistan sebesar 16 persen.
Perubahan Konstitusi
Penguatan posisi militer semakin terlihat setelah pemerintah mengesahkan Amandemen Konstitusi ke-27 pada November 2025.
Melalui perubahan itu, jabatan Ketua Komite Kepala Staf Gabungan dihapus dan digantikan dengan posisi baru bernama Kepala Angkatan Pertahanan (Chief of Defence Forces), yang dijabat langsung oleh Munir.
Amandemen tersebut juga membentuk jabatan Komandan Komando Strategis Nasional yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklir Pakistan. Posisi tersebut hanya dapat diisi perwira angkatan darat setelah berkonsultasi dengan Kepala Angkatan Pertahanan.
Selain memperluas kewenangan militer, aturan baru itu juga memberikan perlindungan hukum bagi kepala angkatan darat serta membuka peluang perpanjangan masa jabatan hingga dekade 2030-an.
Diplomasi Didominasi Militer
Dominasi militer kini juga terlihat dalam kebijakan luar negeri Pakistan.
Di tengah upaya Islamabad berperan sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah, pemerintah menunjuk 15 duta besar baru di berbagai negara di Afrika, Eropa, dan Asia.
Lebih dari separuh diplomat yang ditunjuk merupakan jenderal purnawirawan dari berbagai matra militer. Beberapa di antaranya ditempatkan di negara-negara strategis di Timur Tengah, seperti Yordania, Suriah, dan Qatar.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan semakin besarnya peran militer dalam diplomasi Pakistan. Sejumlah pengamat menilai banyak negara kini lebih memilih menjalin komunikasi langsung dengan kalangan militer dibandingkan pemerintahan sipil karena dianggap sebagai pusat pengambilan keputusan utama di Pakistan.