Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyambangi Gedung Merah Putih, Markas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Dia tiba sekira pukul 09.32 WIB.
Gus Ipul mengatakan, agenda ke KPK hari ini untuk beraudiensi dalam rangka pencegahan antikorupsi dan pencegahan, khususnya soal dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan di lingkup Kementerian Sosial. Salah satunya, program sekolah rakyat.
Advertisement
"Kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujar Gus Ipul kepada awak media di lokasi, Jumat (8/5/2026).
Gus Ipul memastikan, dalam audiensi pihaknya akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos. Dirinya juga terbuka dalam meminta nasihat dan kritik untuk pengadaan tahun 2026.
"Sejak awal sudah kami menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembagapemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga non pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan Kementerian Sosisl," ucap Gus Ipul.
KPK Bakal Dengar Segala Informasi
Sementara itu, secara terpisah Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, audiensi dengan Kementerian Sosial dilakukan terkait dengan kerangka pencegahan ya, khususnya yang soal dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Salah satunya, kata Budi, program sekolah rakyat dimana Kementerian Sosial menjadi leading sector.
"Di mana sebelumnya kami juga sudah menyampaikan bahwa KPK juga sudah masuk ke dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kaiian terkat dengan program sekolah rakyat," ucap Budi saat dikonfirmasi terpisah.
Budi memastikan, nantinya tim dari KPK akan mendengar segala informasi-informasi soal program tersebut ihwal PBJ yang sedang menjadi sorotan, salah satunya sepatu pelajar dengan harga Rp 700 ribu per pasang. Tujuannya, agar tidak ada celah rasuah.
"Tentu akan menjadi pengayaan bagi tim untuk meng-capture bagaimana seluruh proses bisnis dalam program tersebut. Jika memang dalam tahapan-tahapan itu ditemukan ada potensi atau peluang terjadinya tindak pidana korupsi, maka dengan kerangka pencegahan ini harapannya bisa kita mitigasi, kita cegah sejak dini," tegas Budi.