Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka peluang menghentikan impor LPG seiring rencana pengembangan compressed natural gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, skema tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum diterapkan secara luas.
Sementara, saat dikonfirmasi kembali oleh awak media, skema yang dilontarkan bisa menghentikan impor LPG. Sontak, Bahlil langsung merespon dengan lantang.
Advertisement
“Oh, pintar sekali! Ya! Oke, ya,” serunya di hadapan awak media, Rabu (6/5/2026).
Meski belum final, pemerintah memberi sinyal kuat soal arah kebijakan harga. Bahlil menyebut harga CNG diupayakan minimal setara dengan LPG 3 kg, bahkan diharapkan bisa lebih murah. “Doakan seperti itu, ya. Minimal sama,” ujarnya.
Dari sisi pasokan, pemerintah cukup percaya diri. Bahlil menekankan, kunci utama ada pada kelayakan tabung dan standar keselamatan yang saat ini tengah diuji. Pengujian tersebut melibatkan Lemigas untuk memastikan aspek teknis terpenuhi.
“Kalau sudah diuji oleh Lemigas, selesai, aspek keselamatannya, itu mau berapa pun di Indonesia ada. Karena gas kita oversupply,” kata dia.
Negara Hemat Rp 130 Triliun Bila Warga Beralih Pakai LPG ke CNG
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia memproyeksikan subtitusi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) dapat menghemat devisa negara hingga Rp 130 triliun dan mengurangi jumlah subsidi energi.
Saat ini dilakukan uji coba pemakaian CNG di masyarakat. Selain itu, adanya tekanan CNG yang besar, mencapai 250 bar, sehingga diperlukan modifikasi dari tabung LPG 3 kilogram yang saat ini digunakan masyarakat. Hasilnya, akan keluar pada 2 hingga 3 bulan mendatang
Ini diungkapkan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 5 Mei 2026. Dia menyampaikan bahwa dirinya melaporkan sejumlah perkembangan strategis di sektor ESDM, di antaranya adalah terkait harga minyak mentah Indonesia dan penataan izin pertambangan mineral dan batubara (minerba).
Optimalkan Sumber Energi Domestik
Dikatakan, upaya untuk mengoptimalkan sumber energi domestik dan mengurangi impor energi, Pemerintah tengah mengkaji substitusi pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi CNG.
Bahlil menyebutkan, harga CNG nantinya akan lebih murah sekitar 30 persen daripada LPG. Pasalnya, sumber energi dan industri CNG berasal dari dalam negeri, sehingga dari biaya transportasi dapat lebih murah daripada LPG yang didapat dari impor.
"Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien," jelas dia.
Tata Sektor Pertambangan
Bahlil mengaku secara kebetulan dipanggil Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP.
"Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," ujar Bahlil.
Terkait dengan pertambangan, Bahlil menyampaikan bahwa akan dilakukan penataan perizinan pertambangan agar pembagian porsi untuk negara dapat lebih optimal. Penataan tersebut akan berlaku bagi izin pertambangan eksisting, maupun izin yang baru.
"Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," ujarnya.
Bahlil menegaskan, dengan penataan pertambangan ini, pendapatan negara dibidik lebih besar daripada sebelumnya. "Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," sebut Bahlil.