Liputan6.com, Bangkok - Thailand pada Selasa (5/5/2026) secara sepihak mengakhiri perjanjian lama dengan Kamboja untuk mengupayakan eksplorasi energi lepas pantai bersama, menentang seruan dari negara tetangganya untuk tetap melanjutkan pakta yang telah berusia 25 tahun tersebut.
Pembatalan oleh kabinet Thailand atas perjanjian, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka kerja eksplorasi hidrokarbon bersama di wilayah Teluk Thailand yang klaimnya tumpang tindih, tersebut telah lama diperkirakan dan terjadi setelah dua putaran konflik bersenjata antara kedua negara tahun lalu.
Advertisement
Penarikan diri tersebut merupakan janji kampanye Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, yang awal tahun ini memanfaatkan gelombang nasionalisme yang dipicu oleh pertempuran sengit dengan Kamboja untuk menjadi perdana menteri Thailand pertama yang terpilih kembali dalam dua dekade.
"Pembatalan kesepakatan ini tidak terkait dengan konflik perbatasan dengan Kamboja, tetapi merupakan bagian dari kebijakan saya. Sudah 25 tahun dan tidak ada kemajuan," kata Anutin kepada wartawan seperti dikutip dari CNA, seraya menambahkan bahwa Kamboja akan diberi tahu mengenai keputusan tersebut.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengungkap keprihatinan atas penghentian tersebut dan mengatakan Phnom Penh tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan masalah batas wilayah melalui proses yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.
"Keputusan Kamboja untuk menempuh konsiliasi wajib berdasarkan UNCLOS menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan sengketa maritim secara damai dan sesuai dengan hukum internasional," ujarnya.
Minim Kemajuan
Meskipun telah melalui berbagai putaran pertemuan, perjanjian yang dikenal sebagai "MOU 44" hanya menghasilkan sedikit kemajuan sejak ditandatangani, dengan proses yang terganggu oleh ketidakstabilan politik di Thailand, perselisihan yang terjadi sesekali antara kedua negara, serta penolakan keras dari kalangan nasionalis Thailand.
Perjanjian yang mencakup dua mekanisme tersebut mengusulkan pembentukan kerangka kerja untuk memungkinkan minyak dan gas lepas pantai dieksplorasi secara bersama di wilayah yang tumpang tindih, sementara negosiasi paralel dilakukan untuk penetapan batas secara resmi.
Juru bicara pemerintah Thailand Rachada Dhanadirek mengatakan pada Selasa bahwa UNCLOS akan digunakan sebagai acuan untuk bernegosiasi langsung dengan Kamboja mengenai penetapan batas maritim.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan kepada Reuters bahwa langkah tersebut dirancang untuk membuka jalan bagi pembicaraan baru dalam kerangka bersama.
"Kami memberi tahu rekan-rekan Kamboja bahwa ini bukan untuk meninggalkan negosiasi," bebernya dalam sebuah wawancara pada Selasa. "Ini agar negosiasi kami dapat bergerak maju ... jadi saya berharap mereka menerimanya, bahwa mereka melihat niat kami tulus."
Thailand secara historis menolak untuk ikut serta dalam upaya Kamboja menyelesaikan sengketa perbatasan melalui mekanisme internasional, termasuk Mahkamah Internasional, dan bersikeras bahwa hal tersebut harus dinegosiasikan secara bilateral.
Gencatan senjata telah berlaku antara Thailand dan Kamboja sejak akhir Desember setelah dua kali pecahnya pertempuran di sebagian besar wilayah sepanjang perbatasan mereka yang mencapai 817 km, yang pertama berakhir setelah intervensi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Masing-masing pihak saling menyalahkan atas pemicu kedua putaran bentrokan tersebut, yang menewaskan hampir 150 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.