Liputan6.com, Jakarta - Para pelaku usaha mikro kecil atau UMK diminta untuk memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam bertransaksi. Penggunaan QRIS dinilai menjadi upaya mengefektifkan transaksi akan memperkuat daya saing UMK.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan digitalisasi sistem pembayaran merupakan keniscayaan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurut dia, Bank Indonesia atau BI menggagas dan menghadirkan QRIS sebagai solusi praktis, aman, dan efisien dalam mendukung transaksi masyarakat, termasuk pelaku UMK di mana pun.
Advertisement
“QRIS hadir tidak hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Dengan QRIS, pelaku UMK bisa naik kelas karena memiliki pencatatan keuangan yang lebih baik dan akses pembiayaan yang lebih terbuka,” ujar Misbakhun, Jumat (1/5/2026).
Misbakhun juga meyakinkan para pelaku UMK tidak khawatir soal keamanan bertransaksi dengan QRIS. BI, katanya, sebagai otoritas moneter membangun ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan aman.
Dia menegaskan QRIS merupakan salah satu sistem pembayaran yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia, terutama dari sisi infrastruktur dan keamanan.
“QRIS juga memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada uang tunai, sehingga risiko kehilangan maupun kesalahan dalam transaksi dapat diminimalkan,” kata Misbakhun.
Diyakini akan Terus Berkembang
Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 akan terus berkembang. Dia menegaskan bahwa ke depan QRIS tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga terus dikembangkan untuk transaksi lintas negara.
Misbakhun pun meyakini perluasan daya jangkau QRIS akan ikut meningkatkan daya saing UMK Indonesia di pasar global. Legislator yang juga ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu pun mndorong pelaku UMK menangkap peluang yang ada dengan memanfaatkan QRIS.
“Dengan semakin luasnya adopsi QRIS, kami berharap UMK di daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan, bisa lebih terhubung dengan ekosistem ekonomi digital dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih besar,” harapnya.