Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) enggan ikut perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto. Serikat buruh pimpinan Said Iqbal ini memilih menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR/MPR.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengakui ada undangan perayaan May Day di Monas pada 1 Mei 2026 mendatang. Namun, dia berharap bisa lebih dahulu bertemu dengan Kepala Negara.
Advertisement
“Kami akan mempertimbangkan hadir di Monas jika sebelum 1 Mei ada pertemuan langsung dengan Presiden untuk membahas enam janji yang belum dijalankan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).
Rencananya, ribuan buruh di bawah KSPI akan menyatakan aspirasi di depan gedung DPR/MPR dengan membawa enam tuntutan utama. Setelah itu, massa buruh akan bergerak ke Istora Senayan untuk menjalankan May Day Fiesta sebagai perayaan Hari Buruh Internasional.
Said Iqbal menjelaskan bahwa terdapat janji utama pemerintah pada May Day 2025 yang hingga hari ini belum dijalankan sama sekali, ditambah 2 isu baru yang menjadi tuntutan buruh saat ini.
Iqbal menyebut, enam tuntutan itu disebut sebagai janji sejak May Day 2025 lalu. Diantaranya tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, stop ancaman PHK, reformasi pajak termasuk hapus pajak THR, bonus tahunan, JHT, dan Jaminan Pensiun.
Hingga tuntutan pengesahan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset. Dua isu tambahan yang akan dibawa buruh yakni tuntutan Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 dan Turunkan Potongan Tarif Ojol Menjadi 10%.
"Itulah enam isu yang May Day tahun lalu sudah dijanjikan akan dijalankan. Tentu tidak sekaligus dari enam isu itu akan bertahap, tapi tidak ada satu pun yang dijalankan," tegas Iqbal.
9.000 Buruh Potensi PHK
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkap ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 9.000 buruh di berbagai sektor. Butuh industri tekstil dan plastik disebut menjadi yang paling banyak terdampak.
Said Iqbal mengaku telah mendapat laporan dari serikat buruh di pabrik-pabrik. Diperkirakan akan ada 10 pabrik yang melakukam efisiensi. Meski, dia belum mau mengungkap nama-nama pabrik yang akan mengurangi karyawan.
"10 perusahaan ini, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih, terutama di industri plastik dan industri tekstil, saat ini tercatat 9 ribu berpotensi (PHK)," ujar Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).
Sektor Apa Saja?
Dia mengungkap beberapa sektor industri yang terdampak perang Amerika Serikat-Israel dan Iran. Salah satunya imbas kenaikan harga bahan baku, seperti plastik, seperti industri tekstil, garmen, hingga sebagian otomotif dan petrokimia.
Tekanan kenaikan harga BBM untuk industri serta kenaikan harga bahan baku menjadi dua alasan perusahaan melakukan efisiensi. Iqbal menyebut, biaya yang dipangkas adalah untuk karyawan sehingga dikhawatirkan berujung pada PHK.
"Semua menyatakan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi kalau perang terus berlalu-lalu," kata Iqbal.