Liputan6.com, Jakarta - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 41,67 miliar. Pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp 26,05 per saham.
Pembagian dividen itu telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 14 April 2026. Dividen yang dibagikan mempertimbangkan data keuangan per 31 Desember 2025 yakni laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 180,19 miliar, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 1,56 triliun dan total ekuitas sebesar Rp 1,86 triliun.
Advertisement
Berikut jadwal pembagian dividen:
- Tanggal efektif pada 14 April 2026
- Tanggal cum dividen di pasar regular dan pasar negosiasi pada 22 April 2026
- Tanggal ex dividen di pasar regular dan pasar negosiasi pada 23 April 2026
- Tanggal cum dividen di pasar tunai pada 24 April 2026
- Tanggal ex dividen di pasar tunai pada 27 April 2026
- Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai pada 24 April 2026, waktu 16:00
- Tanggal pembayaran dividen pada 13 Mei 2026
Pada penutupan perdagangan saham Kamis, 16 April 2026, harga saham PJAA turun 3,6% menjadi Rp 535 per saham. Harga saham PJAA berada di level tertinggi Rp 545 dan level terendah Rp 525 per saham. Kapitalisasi pasar saham PJAA mencapai Rp 856 miliar.
Kinerja 2025
Sebelumnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) membukukan kinerja keuangan beragam pada 2025. Perseroan mencatat penurunan pendapatan, tetapi laba naik tipis hingga 2025.
Mengutip laporan keuangan yang disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Rabu (18/2/2026), pengelola Ancol ini meraup pendapatan usaha Rp 1,12 triliun hingga 2025. Pendapatan usaha tersebut turun sekitar 11,4% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 1,26 triliun.
Beban pokok pendapatan dan beban langsung naik menajdi Rp 609,54 miliar dibandingkan 2024 sebesar Rp 599,12 miliar. Perseroan mencatat laba bruto turun 23,26% menjadi Rp 511,66 miliar dari periode sama tahun sebelumnya Rp 666,77 miliar.
Perseroan mencatat penghasilan bunga turun menjadi Rp 9,36 miliar dari periode sama tahun sebelumnya Rp 17,74 miliar. Perseroan meraup kenaikan penghasilan lainnya menjadi Rp 224,65 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 23,24 miliar. Perseroan menekan kerugian kurs menjadi Rp 2 miliar dari periode sama tahun sebelumnya Rp 22 miliar.
Seiring hal itu, laba usaha merosot 12,7% menjadi Rp 324,65 miliar dari periode 2024 sebesar Rp 372,3 miliar. Perseroan mencatat laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk bertambah 1,3% menjadi Rp 180,19 miliar hingga 2025 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 177,79 miliar. Seiring kinerja itu, perseroan mencatat laba per saham naik menajdi Rp 113 hingga 2025 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 111.
Total ekuitas perseroan naik 7,22% menjadi Rp 1,86 triliun pada 2025 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 1,73 triliun. Liabilitas turun 4,5% menjadi Rp 1,77 triliun dari 2024 sebesar Rp 1,85 triliun. Aset perseroan bertambah 1,16% menjadi Rp 3,63 triliun pada 2025 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 3,59 triliun. Perseroan mengantongi kas dan setara kas Rp 278,2 miliar pada 2025 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 292,7 miliar.
Ancol Tarik Fasilitas Kredit Rp 100 Miliar dari Bank Danamon
Sebelumnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mencairkan fasilitas kredit angsuran berjangka dari PT Bank Danamon Tbk senilai Rp100 miliar. Pencairan fasilitas kredit tersebut terjadi pada 31 Desember 2025.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (1/1/2026), Manajemen PJAA menjelaskan, transaksi tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diperoleh perseroan dari Bank Danamon.
Fasilitas kredit angsuran berjangka itu diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendanaan perseroan seiring dengan aktivitas operasional dan pengembangan usaha sebagai pengembang kawasan properti komersial.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik, perseroan menyatakan bahwa pencairan fasilitas kredit tersebut tidak disertai penjelasan tambahan terkait dampak spesifik terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.