Liputan6.com, Brussels - Sejumlah negara di Uni Eropa dilaporkan enggan menerima anggota baru karena khawatir langkah tersebut memicu reaksi publik yang berpotensi memperkuat partai-partai sayap kanan ekstrem.
Laporan Politico pada Selasa (14/4/2026), yang mengutip diplomat dan pejabat Eropa, menyebut kekhawatiran ini menjadi salah satu penghambat utama agenda perluasan keanggotaan.
Advertisement
Pemerintah di berbagai negara Eropa disebut cemas bahwa para pemimpin yang mendorong isu ekspansi Uni Eropa justru berisiko kehilangan dukungan politik di dalam negeri. Sentimen publik yang sensitif terhadap isu imigrasi dan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam perhitungan tersebut.
Sejumlah negara juga mengantisipasi munculnya kembali perdebatan lama, terutama terkait kekhawatiran bahwa tenaga kerja bergaji rendah dari negara baru dapat menggantikan pekerja dengan upah lebih tinggi di Eropa Barat. Kekhawatiran serupa sebelumnya mencuat menjelang bergabungnya Polandia ke Uni Eropa pada 2004, dikutip dari Antara News, Rabu (15/4).
Isu ini dinilai sangat relevan bagi Prancis, yang secara hukum mewajibkan referendum nasional untuk menyetujui masuknya anggota baru. Referendum semacam itu dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok populis dan meningkatkan peluang kemenangan tokoh sayap kanan, seperti Jordan Bardella, dalam pemilihan presiden 2027.
Di sisi lain, Jerman, Belanda, dan Italia menegaskan bahwa penerimaan anggota baru harus didasarkan pada implementasi reformasi yang nyata, tanpa pengecualian yang didorong oleh pertimbangan geopolitik.
Agenda perluasan sebenarnya dijadwalkan dibahas dalam pertemuan puncak Uni Eropa di Siprus. Namun, perbedaan pandangan yang tajam di antara para pemimpin negara anggota membuat pembahasan tersebut dinilai kecil kemungkinan untuk terlaksana dalam waktu dekat.
Pada Maret lalu, Politico juga melaporkan bahwa Uni Eropa akan menghadapi kesulitan dalam meyakinkan negara anggota saat ini untuk menerima negara dengan tingkat ekonomi lebih rendah, seperti Ukraina. Negara-negara tersebut diperkirakan akan menerima lebih banyak dana dari anggaran Uni Eropa dibandingkan kontribusi yang mereka berikan.
Jika bergabung, negara-negara baru juga berpotensi menuntut porsi anggaran yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi alokasi dana bagi anggota lama.
Meski demikian, status kandidat dan dimulainya proses negosiasi tidak serta-merta menjamin keanggotaan penuh. Turki telah menjadi kandidat sejak 1999, diikuti Makedonia Utara sejak 2005, Montenegro sejak 2010, dan Serbia sejak 2012.
Adapun Kroasia menjadi negara terakhir yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2013, setelah melalui proses negosiasi selama satu dekade.