Liputan6.com, Jakarta - Analis Politik Senior Boni Hargens menilai, kolaborasi lintas sektoral merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu akibat perang di Timur Tengah.
Menurut dia, instruksi Presiden Prabowo terhadap TNI, Polri dan BIN tak sekadar formalitas birokrasi, melainkan keharusan strategis.
Advertisement
“Setiap institusi saling melengkapi. Polri memiliki keunggulan dalam penegakan hukum sipil, penyelidikan kriminal, dan kemampuan operasional di tingkat komunitas. TNI memiliki kekuatan dalam pengamanan wilayah perbatasan, kemampuan alutsista, dan jangkauan operasional di daerah terpencil. Sementara BIN memiliki jaringan intelijen yang luas, kemampuan analisis ancaman, dan akses informasi lintas batas yang vital untuk mengidentifikasi pola dan jaringan penyelundupan," kata Boni, Selasa (14/4/2026).
Ia menempatkan kontribusi Polri, TNI, dan BIN dalam konteks yang lebih besar, yakni ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional dalam perspektif modern, kata dia, tidak lagi terbatas pada dimensi militer semata, melainkan mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan fiskal negara.
"Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus. Dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional," tutur dia.
"Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih kuat antara institusi sipil dan militer dalam satu payung komando yang jelas," imbuh Boni.
Konseptualisasi Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Boni mengatakan salah satu aspek paling inovatif dari pendekatan pemerintahan Prabowo adalah konseptualisasi penegakan hukum sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara melalui jalur non-budgeting. Secara tradisional, menurut dia, penegakan hukum dipandang semata-mata sebagai fungsi pemerintahan yang menggunakan anggaran negara.
"Namun, dalam visi Presiden Prabowo, penegakan hukum yang efektif juga mampu menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan," ungkap dia.
Dia secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara tiga institusi keamanan utama, Polri, TNI, dan BIN, dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
“Kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan sinergi strategis yang harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang jelas,” dia menandasi.