Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tembus hingga Rp 240,1 triliun, atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026. Itu terjadi lantaran ia hendak mempercepat belanja pemerintah di awal tahun.
"Saya ingin menciptakan dimana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun, sehingga dampak ekonominya tidak optimal," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).
Advertisement
Menurut dia, defisit APBN yang besar tersebut jadi konsekuensi logis daripada kebijakan pemerintah. Semisal realisasi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dimana hingga 9 Maret 2026 mencapai Rp 44 triliun atau 13,1 persen dari total pagu Rp 335 triliun.
"Yang mana yang paling besar? Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN, karena memang angkanya besar," kata Purbaya.
Purbaya berkomitmen untuk terus memonitor pemakaian anggaran dari waktu ke waktu. Ia pun memperingatkan kepada masing-masing instansi agar tidak bermain-main terhadap alokasi yang sudah diberikan.
"Jadi, saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada itu. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian/lembaga terkait," tegas Purbaya.
"Dan kalau akan diteruskan, kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini enggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin, sehingga belanja lebih terkontrol," ungkap dia.
Minta Masyarakat Tenang
Meskipun defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun pada kuartal I 2026, Purbaya meminta masyarakat tetap tenang.
Purbaya mengungkapkan, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen pada triwulan I 2026. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 815,0 triliun atau meningkat 31,4 persen.
"Dengan demikian, defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026) kemarin.
Sesuatu yang Normal
Dia mengatakan, belanja pemerintah dijalankan sepanjang tahun. Sehingga, adanya defisit yang tercatat merupakan sesuatu yang normal.
"Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini," ucap dia.
Purbaya menyebut, rata-rata belanja pemerintah di kuartal I 2026 yakni 17 persen dari PDB. Sementara, pada kuartal I 2026 sudah lebih besar menjadi 21,2 persen.