Liputan6.com, Washington D.C - Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, mengatakan bahwa mengorganisasi misi militer untuk mengamankan navigasi perlintasan di Selat Hormuz tidak akan memberikan solusi jangka panjang terhadap blokade tersebut.
Pada 14 Maret, Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris Raya, dan negara-negara lain untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz guna menjaga keamanan navigasi.
Advertisement
"Pembentukan gugus tugas militer untuk menjaga keamanan kapal komersial tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Terlebih lagi, hal itu tidak akan menghilangkan semua risiko, karena kapal masih dapat diserang oleh drone atau rudal," kata Dominguez kepada surat kabar Repubblica.
Masalah pelayaran tersebut memerlukan upaya "de-eskalasi, diikuti dengan upaya mengakhiri konflik ini," kata kepala IMO itu, dikutip dari laman Antara News, Senin (30/3/2026).
"Ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan jalur pelayaran bebas dan mengakhiri kerusakan lain lagi," imbuhnya.
Pada 19 Maret, Dominguez mengatakan bahwa dirinya akan segera memulai perundingan dengan Iran dan negara-negara Teluk lainnya untuk membangun koridor evakuasi kapal sipil melalui Selat Hormuz.
Sebelumnya, ia mencatat bahwa sekitar 20.000 pelaut masih terdampar di kapal-kapal yang terjebak di Teluk Persia.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk di Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil. Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi ketegangan di Iran telah menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.
Blokade juga telah berdampak terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia.