Liputan6.com, Jakarta - Dua Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Ponorogo mendatangi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, untuk mengadukan dugaan intimidasi yang mereka alami saat mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keduanya bahkan mendatangi Nanik hingga ke Blitar, Jawa Timur, saat ia tengah menggelar sosialisasi dan evaluasi program MBG pada akhir pekan lalu.
Advertisement
"Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan," kata Nanik.
Kedua Kepala SPPG tersebut yakni Rizal Zulfikar Fikri dari SPPG Ponorogo Kauman Somoroto dan Moch Syafi'i Misbachul Mufid dari SPPG Ponorogo Jambon Krebet.
Kepada pihak BGN, mereka mengaku mengalami tekanan dan intimidasi selama berbulan-bulan dari sebuah yayasan yang menaungi dapur MBG tersebut. Yayasan tersebut disebut-sebut mengaku dimiliki oleh seorang cucu menteri.
Selain dugaan intimidasi, keduanya juga melaporkan dugaan rekayasa anggaran pembelian bahan pangan. Dari alokasi Rp10.000 per porsi yang ditetapkan BGN, yayasan tersebut disebut hanya membelanjakan sekitar Rp6.500 per porsi.
Akibatnya, kedua Kepala SPPG kerap harus menutup kekurangan biaya dengan uang pribadi agar makanan yang disajikan kepada siswa tetap layak.
"Mau nggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” kata Mufid sambil terisak.
Minta Dapur MBG Ditutup
Menurut Nanik, tindakan yayasan tersebut dinilai tidak manusiawi. Selama ini kedua Kepala SPPG disebut terus ditekan dan ditakut-takuti dengan ancaman akan didatangkan polisi atau pengacara jika tidak mengikuti kemauan pihak yayasan.
Bahkan, relawan dan sekolah penerima manfaat juga diminta menandatangani pernyataan untuk mengusir kedua Kepala SPPG tersebut.
Mendengar pengaduan itu, Nanik langsung menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, bersama Tenaga Ahli Utama Wakil Kepala BGN bidang Media, Hanibal Wijayanta, untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi dapur.
Nanik mengaku geram dengan perlakuan terhadap kedua Kepala SPPG yang merupakan perwakilan resmi BGN.
“Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga menghubungi menteri yang namanya disebut-sebut oleh yayasan tersebut. Menteri tersebut membantah memiliki cucu yang terkait dengan pengelolaan dapur MBG tersebut.
Menurut Nanik, sang menteri bahkan menegaskan agar dapur tersebut ditutup jika ada pihak yang mengatasnamakan keluarganya.
“Tutup saja dapurnya!” ujar Nanik menirukan pernyataan menteri tersebut.
Dapur Dinilai Tak Layak
Hasil inspeksi di lapangan menemukan kondisi dapur yang dinilai tidak layak. Tim menemukan berbagai pelanggaran terhadap petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) SPPG.
Di antaranya lantai dapur yang mengelupas, dinding dapur kotor dan berjamur, ruang pemorsian yang tidak ber-AC, serta tidak tersedia ruang istirahat yang layak bagi petugas dapur.
Selain itu, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) juga dinilai tidak memadai.
“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” kata Brigjen Dony.
Ia menjelaskan IPAL hanya menggunakan buis beton bersambung yang hampir meluap dan ditutup dengan triplek tipis.
Dalam komunikasi melalui telepon, pemilik yayasan disebut menyatakan siap mengikuti arahan tim BGN terkait perbaikan pengelolaan dapur MBG tersebut.