Liputan6.com, Jakarta - iPusnas, layanan digital paling dibanggakan Perpusnas, tumbang. Layanan yang katanya merepresentasi kemajuan literasi di era 4.0 itu dikeluhkan lantaran tak diakses.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso meyakinkan publik, sedang dilakukan penguatan layanan digital iPusnas melalui pembaruan teknologi dan peningkatan sistem keamanan.
Advertisement
"Kami mohon maaf kepada masyarakat atas keterbatasan akses yang terjadi selama proses penguatan sistem berlangsung," katanya, Kamis (5/3/2026).
Penguatan layanan dilakukan melalui penyesuaian arsitektur sistem agar iPusnas dapat beroperasi lebih optimal dan andal. Perpusnas juga melakukan migrasi sistem dan pengujian keamanan dengan pendampingan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspek keamanan layanan digital tetap terjaga dan mampu menghadapi berbagai potensi risiko siber.
Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Wiratna Tritawirasta menjelaskan, peningkatan pengguna menjadi salah satu dasar penting dilakukannya pembaruan sistem. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi sekaligus memastikan layanan tetap stabil.
"Penguatan sistem dilakukan melalui pembaruan arsitektur, migrasi data, dan pengujian keamanan agar layanan semakin optimal. Proses pengujian juga dilakukan secara bertahap sebelum layanan dipulihkan secara penuh," kata Wiratna.
Ada yang mengaitkan tumbangnya iPusnas berhubungan dengan pemangkasan anggaran Perpusnas. Untuk mencari tahu lebih jelas, Winda Nelfira, jurnalis Liputan6.com, berbincang dengan banyak pihak.
Anggaran Perpusnas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipangkas dari sekitar Rp 721,68 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp 377 miliar. Ini angka terendah dalam lima tahun terakhir. Tahun 2022, anggaran perpus Rp 660 miliar (terjadi penyusutan 1,2 persen dari tahun sebelumnya). Tahun 2023 sempat naik menjadi Rp 714 miliar. Tahun 2024 kembali naik menjadi Rp 725 miliar. Tahun lalu atau 2025, kembali turun menjadi Rp 721,68 miliar.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menceritakan saat pembahasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2026. Turunnya alokasi anggaran Perpusnas memang menjadi pertanyaan di antara anggota legislatif.
“Penurunan anggaran Perpusnas, memang memunculkan pertanyaan dari kami pada saat pembahasan RAPBN saat itu khususnya mengenai prioritas pemerintah terhadap literasi,” ujar Lalu saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (6/3/2026).
Politikus PKB itu melihat, pemangkasan anggaran Perpusnas bertolak belakang dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pada rapat dengan Perpusnas, Komisi X selalu menegaskan bahwa perpustakaan adalah ujung tombak literasi dan pendidikan non-formal, sehingga minimnya anggaran akan menghambat misi meningkatkan daya saing bangsa,” katanya.
Pengurangan anggaran dikhawatirkan berdampak pula pada layanan perpustakaan. Apalagi jika anggaran yang ada tidak dikelola dengan baik. Kekhawatiran ini datang dari Syahda, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang selama ini menjadi pengunjung setia Perpustakaan Nasional RI di Jalan Merdeka Selatan No 11 Gambir, Jakarta Pusat. Sudah lama Syahda memanfaatkan fasilitas Perpusnas untuk keperluan study.
“Kalau anggarannya dikurangi, takutnya fasilitasnya ikut berkurang. Padahal minat masyarakat untuk membaca sebenarnya ada, tapi fasilitasnya belum merata di banyak tempat,” katanya.
Menurutnya, Perpusnas menjadi salah satu pusat literasi penting di Jakarta. Setiap kali berkunjung, dia melihat lalu lalang masyarakat yang terus berdatangan ke Perpusnas.
“Kalau kualitas tempat utama seperti ini menurun, takutnya orang yang punya minat membaca juga jadi kurang terfasilitasi,” ujarnya.
Tertundanya 'Buku Bergizi Gratis'
Sebagai ujung tombak penguatan literasi anak bangsa, pemangkasan anggaran Perpusnas memang menjadi kabar duka. Di tengah konsentrasi pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso tidak menampik kondisi pemangkasan anggaran lebih dari 50 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun dia memastikan layanan di Perpusnas tidak terdampak.
“Kami masih memberikan layanan kepada masyarakat sebagai mana biasa,” katanya.
Begitu pula dengan pembangunan perpustakaan di daerah-daerah. Sudah banyak dilakukan dalam kurun waktu 2019-2025, dengan menggunakan dana alokasi khusus. Tak cuma pembangunan gedung perpustakaan, tapi juga termasuk fasilitas perabotan, alat tulis kantor, hingga koleksi bahan bacaan bermutu.
“Dana alokasi khusus ini sudah berhenti sejak tahun yang lalu, jadi terakhir itu pada 2025. Namun untuk 2025 juga, sampai tahun ini, kami masih memberikan dukungan kepada daerah melalui penguatan program budaya baca dan kecakapan literasi,” katanya.
Selain itu, ada juga dana alokasi khusus non-fisik, yakni yang sifatnya kegiatan, seperti pembinaan, pekan literasi, workshop, dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat.
Meski begitu, Joko tidak menampik adanya dampak dari pengurangan anggaran Perpusnas. Salah satunya adalah penundaan bantuan bacaan bermutu untuk 10.000 desa. Namun demikian, masih ada cara lain untuk memberikan bacaan bermutu kepada masyarakat di pelosok. Mengandalkan mobil perpus keliling, motor Pustaka, termasuk juga pojok bacaan digital.
“Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Komisi 10 DPR gitu ya, kepada Kementerian, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan seterusnya, nah memang dalam waktu dekat ini kami akan membahas berkait dengan usulan penambahan anggaran. Semoga bisa direalisasikan, sehingga program-program yang kami anggap penting bisa dilanjutkan,” katanya.
Nol Kegiatan Literasi di Daerah
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani memandang, penurunan anggaran itu menjadi bukti pemerintah belum berpihak pada pembangunan literasi.
“Para anggota, saat itu sempat menilai penurunan ini sebagai indikasi ‘belum adanya keberpihakan dari pemerintah’ terhadap pembangunan literasi yang dianggap paradoks karena terjadi di tengah narasi penguatan kualitas SDM untuk Indonesia Emas, namun upaya mendongkrak literasi malah tidak didukung anggaran yang representatif,” katanya.
Turunnya alokasi anggaran pun sangat berisiko melemahkan mutu literasi nasional. Beberapa anggota Komisi X bahkan menilai, penurunan anggaran ini mengancam keberlanjutan standar mutu literasi nasional.
“Risiko itu diidentifikasi dari terhambatnya bantuan buku untuk desa dan taman bacaan, terhentinya program kampanye duta baca, serta meningkatnya risiko kerusakan naskah kuno karena minimnya kegiatan preservasi dan alih media,” kata Lalu.
Duta Baca Indonesia periode 2021–2025, Gol A Gong ikut bersuara. Pemangkasan anggaran bukan sekadar persoalan fiskal. Dia sependapat dengan Lalu Hadrian. Ada kekhawatiran melemahnya gerakan literasi yang selama ini dibangun bersama komunitas hingga ke tingkat akar rumput.
Tanda-tanda perlambatan aktivitas literasi di Tanah Air sudah dirasakan, Bahkan sejak akhir masa jabatannya sebagai Duta Baca Indonesia pada 2025. Keluhan datang dari berbagai kepala dinas perpustakaan daerah yang selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan literasi bersama Perpusnas.
“Sepanjang tahun 2025 di bulan-bulan terakhir, mereka mengeluh, dan sekarang puncaknya. Bisa dibilang ‘nol’ kata mereka kegiatan-kegiatan itu tidak ada,” kata Gol A Gong kepada Liputan6.com.