Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri berkunjung ke PIK 2 dan melihat langsung proyek pembangunan kota baru di sepanjang bibir pantai yang menghubungkan Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Termasuk giant sea wall yang menjadi mega proyek infrastruktur strategis nasional yang dibangun oleh PIK 2.
Legislator Golkar ini mengamini, pembangunan, proyek PIK 2 turut menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang dari sektor sektor pajak, seperti hotel, resto dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun, dia menegaskan, kemewahan yang ada ini tidak menihilkan kelompok wong cilik.
Advertisement
"Saya berharap di sekitar PIK 2 juga harus tersedia resto-resto yang harga makanannya bisa terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah," ujar Mujakkir seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (3/3/2026).
Dia tidak ingin, PIK 2 hanya dinikmati kaum elite dan berduit sehingga terjadi kesenjangan. Selain itu, Mujakkir juga mewanti jangan sampai proyek PIK 2 mengganggu daerah resapan resapan air yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir di wilayah sekitar.
"Saya berharap semua pembangunan baik oleh pemerintah atau swasta harus memperhatikan dampak lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga ketika musim hujan otomatis wilayah di luar sekitar PIK 2 air tidak terbuang ke laut, karena tertutup tembok/panel Proyek PIK 2. Ditambah lagi lalu lalang mobil- mobil pengurugan proyek PIK 2 yang over load. Tentunya ini merusak jalan kabupaten/provinsi, jalan yang dibiayai oleh Pemda dari hasil pajak masyarakat," wanti Mujakkir.
Kekuatan Aspal
Mujakkir juga mengkritik kekuatan aspal di level daerah yang ringkih hanya dalam beberapa bulan pasca diperbaiki.
"Jalan tidak sampai 1 tahun sudah hancur, padahal jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
Selain itu ada banyak terjadi kecelakaan baik luka ringan, berat dan korban jiwa (akibat jalan rusak)," tegas dia.
"Jadi saya berharap kepada pihak pengelola PIK 2, yang investasinya sangat luar biasa besar agar betul- betul peduli. Jangan sampai merugikan dan mengorbankan masyarakat di sekitarnya, karena ini bukan tujuan dari pembangunan," Mujakkir menandasi.