Liputan6.com, Jakarta - Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) DIY, Gagat Widyatmoko memantau dan menerima berbagai laporan masyarakat terkait menu kering Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa saat bulan Ramadan. Temuan ini menjadi bahan evaluasi dan monitoring dalam pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melalui pernyataan tertulis pada Kamis (26/2/2026), Gagat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan catatan atas program ini.
Advertisement
“Menanggapi respons masyarakat terkait menu kering MBG, kami memandang hal tersebut sebagai perhatian publik yang sangat wajar dan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” terangnya.
Gagat menyampaikan, meskipun berbentuk menu kering, MBG tetap harus memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan tidak boleh disusun secara asal. Skema menu kering digunakan pada kondisi tertentu, misalnya penyesuaian operasional di bulan Ramadan atau situasi teknis distribusi.
Dia mengingatkan acuan dan prinsip utama yang harus dipegang SPPG dalam menyediakan menu MBG adalah keamanan pangan, kecukupan gizi, dan kelayakan konsumsi. Selain itu, terdapat catatan untuk mengoptimalkan serapan dari produksi UMKM lokal sekitar, bukan pabrikan atau bentuk makanan Ultra-Processed Food (UPF).
UPF sering dibandingkan oleh masyarakat karena merek, rasa, dan kemasan makanannya lebih familiar serta menarik bagi masyarakat luas.
“Tentu kami tidak menutup mata bahwa terdapat laporan dari masyarakat, khususnya melalui media sosial, mengenai menu-menu yang dinilai tidak sesuai dengan nilai keekonomian maupun standar Angka Kecukupan Gizi (AKG)," tambahnya.
BGN DIY telah melakukan monitoring dan evaluasi langsung di lapangan. Kemudian melaporkannya kepada BGN pusat. Terhadap beberapa SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, telah diberikan tindakan sesuai regulasi yang berlaku sebagai bagian dari pembinaan dan penegakan standar.
BGN telah melakukan pengawasan berlapis, seperti memastikan menu disusun berdasarkan siklus dan diverifikasi oleh ahli gizi agar tetap memenuhi kebutuhan energi dan protein sasaran anak.
Selain itu, terdapat standar komposisi, kualitas bahan, serta ketentuan kemasan dan masa simpan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Korwil/Kapokcam secara berkala di lapangan. Nantinya, setiap temuan atau keluhan wajib ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan layanan.
“Kami terus melakukan evaluasi agar kualitas menu, termasuk menu kering, semakin baik dan dapat diterima masyarakat,” tulisnya di akhir pernyataan.
Permintaan Wali Kota Yogya
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan esensi MBG untuk mendukung tumbuh kembang anak, sehingga kualitas menu tidak boleh dikorbankan. Dokter spesialis kandungan ini berpesan kepada para penyedia MBG agar kembali kepada pakem menu yang telah ditentukan sejak awal.
"Kita akan berkomunikasi. Aslinya menu yang diharapkan itu mengandung protein hewani karena ini merupakan komponen mutlak yang dibutuhkan anak-anak dalam masa pertumbuhan,” terangnya.
Menurutnya, penyedia wajib mengutamakan bahan pangan yang kaya kandungan nutrisi spesifik. Sebab, menu MBG tidak sekadar mengenyangkan, tetapi juga mencerdaskan.
"Untuk pertumbuhan anak, protein hewani harus diutamakan. Yang mengandung omega-3 lebih diutamakan karena berkaitan dengan pertumbuhan otak dan tubuh," ujarnya.
Hasto pun berharap ke depannya dapur-dapur yang didapuk untuk menyajikan MBG bisa lebih kreatif dalam mengolah hidangan agar selaras dengan tujuan program. Baginya, memberikan menu sederhana seperti telur atau ikan jauh lebih baik daripada memenuhi kotak makan siswa dengan karbohidrat berlebih.
Pedagang Pasar Terdampak MBG
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul, Ani Widayani, mendorong agar pasokan bahan pangan program MBG dipenuhi dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini menyusul keluhan para pedagang pasar yang mengaku terdampak penurunan omzet sejak program tersebut berjalan.
Hal ini disampaikan Ani usai melakukan monitoring bersama pimpinan DPRD di Pasar Angkruksari, Kecamatan Kretek. Dia menemukan fakta bahwa hampir 100 persen pedagang mengeluhkan dampak program MBG terhadap usaha mereka.
“Program MBG dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu tujuannya mulia, yakni meningkatkan gizi anak-anak dan penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, di lapangan berdampak pada ekonomi masyarakat, khususnya pedagang pasar yang mengalami penurunan omzet penjualan,” ujar Ani.
Awalnya, politikus PDI Perjuangan ini mengira hanya pedagang tertentu yang terdampak. Namun, setelah dilakukan monitoring, hampir seluruh pedagang di pasar tersebut mengalami penurunan penjualan secara signifikan.
DPRD Bantul juga mendapati bahwa SPPG tidak membeli bahan pangan dari pedagang pasar tradisional. Kebutuhan bahan pangan untuk menu MBG disebut lebih banyak dipasok oleh supplier atau pedagang besar.
“Kita berharap adanya simbiosis mutualisme, yakni pasar ini terangkat ekonominya karena adanya MBG. Namun, justru yang terjadi, MBG semakin menambah kaya pedagang besar atau supplier,” terang Ani.
Ani meminta BGN agar mendesak SPPG dalam pengadaan bahan pangan membeli dari UMKM lokal. Ini penting agar terjadi perputaran ekonomi di tingkat bawah, bukan hanya menguntungkan pelaku usaha besar.