Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan mekanisme pencairan tunjangan hari raya (THR) 2026 untuk aparatur sipil negara (ASN/PNS), TNI, dan Polri saat ini masih menunggu penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP). Ia menegaskan, pengumuman resmi terkait jadwal pencairan THR akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Itu sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” kata Purbaya kepada wartawan usai Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).
Advertisement
Kendati regulasinya masih difinalisasi, Purbaya memastikan anggaran sebesar Rp 55 triliun telah tersedia dan siap dicairkan untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri.
"Sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tapi dananya sudah siap,” ujar dia.
Saat ditanya apakah pencairan THR akan dimulai pada pekan ini, Menkeu menjawab hal itu terserah keputusan Presiden.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menuturkan, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri dijadwalkan mulai pada pekan pertama Ramadan. Apabila awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, pencairan THR diperkirakan mulai 26 Februari 2026.
"Minggu pertama puasa," ujarnya kepada wartawan di DPR RI, Rabu, 18 Februari 2026.
Meskipun begitu, Purbaya belum menyampaikan tanggal pasti pencairan.
Sebelumnya, Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI hingga anggota Polri mencapai Rp 55 triliun. THR PNS itu ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadan.
Belanja Pemerintah
Adapun proyeksi belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tembus Rp 809 triliun. Belanja pemerintah untuk anggaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri termasuk diantaranya.
Secara rinci, pemerintah juga menyiapkan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.
Purbaya menuturkan, belanja pemerintah pada kuartal I 2026, dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 diperkirakan terus berlanjut hingga 2026.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” ujar dia.
Dia menuturkan, target pertumbuhan ini merupakan angka yang luar biasa. Apabila hal ini tercapai, ujar Purbaya, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.
Dorong Konsumsi Rumah Tangga
Pemerintah juga terus mendorong konsumsi rumah tangga yang diyakini semakin menguat pada triwulan I 2026, terutama didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Sementara pada sisi penawaran dan investasi, akselerasi dilakukan melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 30 ribu unit senilai Rp 90 triliun dan pembangunan 190 ribu unit rumah komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi (BSPS/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan total anggaran Rp 20 triliun.
Selain itu, terdapat groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai USD 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun. Dengan demikian, total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp 220 triliun.