Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Lippo Group membahas rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.
Diskusi strategis tersebut digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Pemerintah menargetkan proyek ini menjadi salah satu terobosan dalam mengatasi keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian terjangkau di wilayah perkotaan.
Advertisement
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 8 Maret mendatang.
“Rencana 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking di lokasi lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita lakukan,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).
Ia menegaskan, pembangunan rusun subsidi di Meikarta diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan hunian vertikal yang terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Survei Kebutuhan Warga dan Kesiapan Ekosistem
Sebelum pembangunan dimulai, Kementerian PKP akan melakukan sejumlah langkah strategis, salah satunya melalui survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi calon penghuni.
“Kita ingin memahami bagaimana kemauan konsumen. Karena itu, akan dilakukan survei dengan metodologi yang tepat dan sampling yang benar agar produk rusun subsidi ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Menteri Ara.
Selain survei konsumen, pemerintah juga akan memetakan kesiapan ekosistem pendukung di sekitar kawasan Meikarta. Hal ini meliputi ketersediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar, tempat kerja, hingga akses transportasi umum.
“Kami juga akan melakukan survei terhadap ekosistem sekitar, seperti ketersediaan sekolah, rumah sakit, pasar, tempat kerja, hingga akses transportasi. Rusun subsidi ini tidak hanya bangunan, tetapi harus didukung lingkungan yang layak dan produktif bagi penghuninya,” tegasnya.
Menurut Menteri Ara, kesiapan infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi faktor penting agar penghuni rusun dapat hidup nyaman dan produktif dalam jangka panjang.
Target 141 Ribu Unit dan Dukungan Program Presiden
Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pembangunan rusun subsidi masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi pembiayaan. Berdasarkan data BP Tapera, realisasi pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir masih sangat terbatas.
“Data BP Tapera menunjukkan selama lima tahun ke belakang pembiayaan rusun subsidi hanya 140 unit. Ini sangat kecil. Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kita harus melakukan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan Meikarta untuk menjadi rusun subsidi dengan target bisa mencapai 141.000 unit,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Lippo Group atas komitmen dan kerja sama yang terjalin dalam pengembangan proyek ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Lippo Group. Saya senang bisa berdiskusi untuk mematangkan rencana pembangunan rusun subsidi ini. Kolaborasi seperti ini penting agar program pemerintah berjalan cepat dan tepat,” tutup Menteri Ara.
Pemerintah berharap, rusun subsidi di Meikarta dapat menjadi model penyediaan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.