Liputan6.com, Jakarta - Usulan Rancangan Undang-Undang Pajak Miliarder di California, Amerika Serikat (AS) memicu polemik luas di kalangan pengusaha dan investor kelas atas. Aturan ini dinilai membuat para miliarder nyaris tak memiliki ruang untuk menghindari kewajiban pajak, bahkan jika memilih pindah ke negara bagian lain.
Rancangan kebijakan tersebut mengusulkan pajak satu kali sebesar 5 persen atas total kekayaan bersih warga California yang memiliki harta minimal USD 1 miliar atau Rp 16,8 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.850). Meskipun pajak baru biasanya berlaku setelah disetujui, pajak miliarder yang diusulkan akan berlaku bagi mereka yang merupakan penduduk California per 1 Januari 2026, meskipun pemungutan suara baru direncanakan berlangsung pada November 2026. Dikutip dari CNBC, Jumat (13/2/2026).
Advertisement
Skema ini secara otomatis mempersempit peluang sekitar 200-250 miliarder California untuk menghindari pajak melalui perubahan domisili.
"Kalau tanggalnya ditetapkan setelah pemilu, akan ada ratusan orang yang bisa pindah dan menghemat jutaan dolar. Karena itu dibuat lebih awal,” ujar pengacara pajak Christopher Manes dari Manes Law.
Beberapa miliarder mulai bersiap, investor teknologi Peter Thiel mengumumkan telah membangun kehadiran permanen di Miami sejak 2020. Sementara sejumlah miliarder lain disebut telah pindah atau tengah merencanakan relokasi sejak akhir tahun lalu.
Namun, tidak semua tokoh menolak kebijakan ini. CEO Nvidia Jensen Huang justru menyatakan tidak mempermasalahkan rencana pajak tersebut.
"Kami memilih tinggal di Silicon Valley. Pajak apa pun yang mereka terapkan, saya baik-baik saja dengan itu,” ujarnya kepada Bloomberg dikutip dari CNBC.
Pendukung RUU ini, termasuk Serikat Pekerja Layanan Internasional wilayah Barat, menyebut kebijakan ini bertujuan mencegah penghindaran pajak dan memastikan kelompok superkaya “membayar bagian yang adil”. Dana yang diperkirakan mencapai USD 100 miliar akan digunakan untuk menutup pemotongan anggaran sektor kesehatan.
Potensi Gugatan Hukum
Meski demikian, para ahli hukum menilai kebijakan ini berisiko tinggi digugat. Salah satu titik lemah utamanya adalah ketentuan retroaktif, yang dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan hukum.
"Saya pikir tantangan hukum terkuat akan datang dari orang-orang yang pergi sebelum RUU itu disahkan,” kata Jon Feldhammer, seorang mitra pajak di Baker Botts.
Aturan domisili pajak California sendiri dikenal sangat ketat. Negara bagian ini menggunakan konsep “uji hubungan terdekat”, yang menilai ikatan seseorang dengan California berdasarkan aset, keluarga, aktivitas sosial, pekerjaan, hingga bukti kehidupan sehari-hari. Artinya, sekadar membeli rumah di negara bagian lain tidak otomatis membuat seseorang bebas dari kewajiban pajak California.
"Niat permanen untuk meninggalkan California harus bisa dibuktikan secara nyata,” kata Manes.
Karena proses perubahan domisili bisa memakan waktu berbulan-bulan, para ahli menilai peluang menghindari pajak kekayaan ini sangat kecil.
"Secara kasat mata, kesempatan itu sudah berlalu,” kata Manes.
Meski belum tentu disetujui pemilih dan masih ditentang Gubernur Gavin Newsom, wacana pajak miliarder ini sudah memicu kegelisahan di Silicon Valley. Apalagi, lonjakan kekayaan akibat sektor kecerdasan buatan (AI) telah melahirkan puluhan miliarder baru di California dalam setahun terakhir.
Para penasihat pajak menyebut, bahkan sebelum aturan ini resmi diberlakukan, permintaan konsultasi soal relokasi pajak sudah meningkat tajam, menandai perubahan besar dalam perencanaan kekayaan para elite global