Liputan6.com, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk segera menandatangani perjanjian baru pengendalian senjata nuklir. Desakan ini disampaikan menyusul berakhirnya perjanjian nuklir terakhir antara kedua negara, yang menurutnya terjadi pada momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Perjanjian nuklir terakhir antara dua kekuatan besar tersebut, yakni New START, resmi berakhir pada Kamis (5/2/2026). Dengan berakhirnya perjanjian ini, Moskow dan Washington secara formal terbebas dari berbagai pembatasan terhadap persenjataan nuklir mereka, yang kemudian memicu kekhawatiran akan terjadinya perlombaan senjata nuklir global.
Advertisement
"Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, kita menghadapi dunia tanpa batasan hukum apa pun terhadap persenjataan nuklir strategis dari dua negara yang memiliki mayoritas mutlak stok senjata nuklir dunia," ujar Guterres dalam pernyataan resmi pada Rabu (4/2), seperti dikutip dari The Guardian.
Ia menegaskan bahwa perjanjian New START dan berbagai perjanjian pengendalian senjata lainnya selama ini telah secara drastis meningkatkan keamanan seluruh umat manusia.
"Lenyapnya pencapaian puluhan tahun ini tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih buruk. Risiko penggunaan senjata nuklir kini berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade terakhir," lanjutnya, merujuk pada pernyataan Rusia di awal perang Ukraina yang mengisyaratkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir taktis.
AS dan Rusia menguasai lebih dari 80 persen total hulu ledak nuklir dunia. Guterres pun mendesak Washington dan Moskow untuk "segera kembali ke meja perundingan tanpa penundaan dan menyepakati kerangka perjanjian pengganti".
Berakhirnya perjanjian ini disebut sebagai lonceng kematian bagi lebih dari lima dekade upaya pengendalian senjata, di tengah meningkatnya ketidakstabilan global. Situasi ini juga berpotensi mengancam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) tahun 1970, yang akan menjalani peninjauan tahun ini. Dalam perjanjian tersebut, negara-negara tanpa senjata nuklir berjanji tidak akan memilikinya, dengan syarat negara-negara pemilik senjata nuklir melakukan upaya pelucutan senjata secara sungguh-sungguh.
Kekhawatiran Akan Perlombaan Senjata
Perjanjian New START ditandatangani pada tahun 2010 di Praha oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev. Dalam perjanjian ini, AS dan Rusia sepakat membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat mereka kerahkan hingga maksimal 1.550 unit atau hampir 30 persen lebih sedikit dibandingkan batas dalam perjanjian tahun 2002.
Medvedev menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian tersebut seharusnya membuat semua orang merasa khawatir. Sementara itu, Obama menulis di media sosial bahwa berakhirnya New START dapat memicu perlombaan senjata baru yang membuat dunia menjadi kurang aman.
Mantan Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah menyepakati perpanjangan New START selama lima tahun dengan Rusia setelah ia mengalahkan Donald Trump dalam pemilu 2020. Namun, hubungan kedua negara kemudian memburuk tajam menyusul invasi Rusia ke Ukraina.
Trump selama ini kerap mengecam berbagai pembatasan internasional terhadap AS dan pernah menyerukan dimulainya kembali uji coba nuklir setelah moratorium panjang, meskipun tidak pernah merealisasikannya.
Sejumlah pengamat menilai berakhirnya New START lebih disebabkan oleh cara kerja pemerintahan Trump dibandingkan faktor ideologi. Mereka menyebut para diplomat karier tersisih dan tidak memiliki kapasitas waktu maupun sumber daya untuk merundingkan perjanjian yang kompleks.
Trump juga tidak menindaklanjuti usulan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperpanjang pembatasan perjanjian tersebut selama satu tahun. Ketika ditanya pada Oktober lalu mengenai usulan itu, Trump mengatakan bahwa hal tersebut terdengar "seperti ide yang bagus", namun tidak ada perundingan lanjutan yang terjadi.
Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu menyatakan bahwa kedua negara kini tidak lagi terikat oleh kewajiban apa pun atau deklarasi simetris dalam konteks perjanjian tersebut.
"Federasi Rusia berniat untuk bertindak secara bertanggung jawab dan bijaksana," demikian pernyataan kementerian itu, sembari memperingatkan bahwa Rusia siap mengambil langkah balasan yang 'tegas' apabila keamanan nasionalnya terancam.
Paus Leo XIV turut menyerukan agar kedua pihak melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk mencegah perlombaan senjata baru.
"Saya mendesak agar instrumen ini tidak ditinggalkan tanpa upaya untuk memastikan kelanjutannya secara konkret dan efektif," ujarnya dalam audiensi umum mingguan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mengatakan pada Rabu bahwa Trump akan mengambil keputusan di kemudian hari dan kembali menegaskan perlunya perjanjian baru yang juga melibatkan China.
"Presiden telah berulang kali menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengendalian senjata yang sesungguhnya di Abad ke-21, tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan China, mengingat stok senjata nuklir mereka yang besar dan berkembang pesat," tutur Rubio.
Arsenal nuklir China saat ini berkembang dengan cepat, dengan perkiraan sekitar 550 peluncur nuklir strategis. Jumlah tersebut masih berada di bawah batas 800 peluncur yang masing-masing dimiliki dan dibatasi untuk Rusia dan AS dalam perjanjian New START. Sementara itu, Prancis dan Inggris, yang merupakan sekutu AS dan terikat perjanjian, secara bersama-sama memiliki sekitar 100 peluncur nuklir.