Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengklaim, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, khususnya energi surya sekitar 3.300 gigawatt dan panas bumi yang merupakan terbesar kedua di dunia.
Kini, Indonesia tengah berencana melakukan peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar 52 gigawatt dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Advertisement
"Tidak semuanya dapat dikembangkan, tetapi potensi besar ini tetap kita miliki. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar,” kata dia saat acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia pun membeberkan, bahwa transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara tertata dengan tetap mengutamakan ketahanan dan keamanan energi nasional. Ia tidak menampik, ada tantangan utama energi terbarukan yakni sifatnya yang intermiten atau tidak stabil.
"Karena itu, saya sepenuhnya sependapat dengan catatan Hashim (Utusan Presiden Bidang Iklim Dan Energi, Hashim Djojohadikusumo) bahwa kita perlu mengembangkan energi baru, salah satunya dalam bentuk energi nuklir,” ucapnya.
Ia berkaca pada China, yang saat ini menjadi penggerak utama energi di kawasan. Negara tersebut bahkan menambah kapasitas pembangkit listrik berbasis batu bara sebesar 80 gigawatt hanya dalam satu tahun terakhir, di samping meningkatkan penggunaan gas alam. Namun, di sisi lain, Cina juga agresif mengembangkan energi terbarukan.
"China saat ini memiliki sekitar 4.000 gigawatt kapasitas energi, dan 2.200 gigawatt di antaranya berasal dari energi terbarukan. Bahkan kapasitas tenaga surya dan angin mereka sudah mencapai 1.200 gigawatt, enam tahun lebih cepat dari target,” ujar Eddy.
Ia menilai tren tersebut sebagai sinyal positif bagi upaya transisi energi global. Maka dari itu, kata Eddy, pemerintah dan parlemen telah menyepakati kebijakan energi nasional yang baru, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan pengembangan energi periode 2025–2034. Kesepakatan tersebut akan diperkuat melalui berbagai regulasi.
"Kami akan mendukungnya lewat RUU Energi Terbarukan, revisi UU Ketenagalistrikan, revisi UU Migas, serta mendorong pembahasan RUU Aksi Iklim,” jelas Eddy.
Langkah Pemerintah Percepat Transisi Menuju Energi Bersih
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menguraikan sejumlah langkah pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih.
Mulanya, Hashim mengatakan, pemerintah berencana melakukan reboisasi terhadap 12,7 juta hektare lahan dan hutan yang terdegradasi.
Kemudian, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 120 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun untuk konservasi, pengembangan, dan pemeliharaan Cagar Alam Way Kambas di Lampung. Kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra yang terancam punah, serta berbagai spesies langka lainnya.
"Dana ini murni uang Indonesia, bukan dana donor. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang sangat strategis,” tegas Hashim saat Indonesia Economic Summit, Rabu (4/2/2026).
Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan hutan dan taman nasional dengan menambah jumlah forest rangers atau Polisi Khusus Kehutanan. Dari sebelumnya sekitar 5.000 personel, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 70.000 personel untuk menjaga 57 taman nasional dan hutan lindung di seluruh Indonesia.
Sektor Energi
Langkah ini diambil menyusul maraknya perambahan kawasan lindung. Hashim mengungkapkan dalam 10–15 tahun terakhir, sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal, sebagian besar untuk perkebunan kelapa sawit.
"Karena rupanya dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, 4 juta hektar hutan lindung, taman nasional, telah diduduki secara ilegal oleh perkebunan kelapa sawit, yang ditanam oleh, katakanlah, izinkan saya bilang pengusaha-pengusaha nakal. Karena taman-taman nasional ini tidak dilindungi. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja tidak terlindungi,” ungkapnya.
Di sektor energi, pemerintah juga mempercepat pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan 70 gigawatt kapasitas pembangkit listrik baru, dengan sekitar 76% berasal dari energi terbarukan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai masuk ke pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan target 7 gigawatt hingga 2034, diawali pembangunan 500 megawatt. Sementara itu, gas alam akan tetap digunakan sebagai energi transisi.
"Ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang jelas menuju energi hijau dan netral karbon,” ujar Hashim.